KATTA – Sebagai duet pimpinan nasional, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin bukan hanya satu paket dalam politik tetapi juga harus berbagi peran secara proporsional. Keduanya mesti bersinergi dalam tugas-tugas manajerial pemerintahan.
“Jadi, wapres itu bukan ban serep, bukan juga pembantu presiden seperti menteri. Jangan sampai Ma’ruf Amin merasa di bawah bayang-bayang Jokowi,” kata Ketua Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW) Junisab Akbar saat berbincang dengan KATTA, Selasa malam (29/10/2019).
Karena bukan ban serep, sebut Junisab, Maruf Amin perlu memberdayakan segala kapasitasnya untuk ikut membenahi masalah-masalah bangsa dan negara.
Junisab menambahkan, sebagai negara yang menggunkakan sistem presidensial, posisi wapres bukan hanya sebagai ban serep tetapi mesti ada tugas khusus yang harus dikerjakan. Apalagi Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan persoalan yang sangat kompleks.
“Presiden dan wapres itu power sharing. Artinya, mana yang perlu jadi fokus bisa ditangani langsung oleh kepala negara dan mana yang bisa ditangani oleh wapres perlu diperjelas, sehingga benar-benar tugas-tugas kenegaraan ini terselesaikan,” tuturnya.
Dilihat dari rekam jejaknya, Junisab menyarankan Maruf Amin mestinya memiliki kewenangan untuk mengeksplor kemampuannya di bidang ekonomi, utamanya ekonomi syariah atau ekonomi umat. Dengan begitu terwujud ekonomi bangsa lebih baik kedepan.
“Jadi umat Islam juga bisa berperan aktif dalam kegiatan ekonomi sehingga itu nanti bisa ikut berkontribusi menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi kita. Misalnya, banyak UMKM di berbagai daerah basisnya dari organisasi keagamaan dan sebagainya. Nah, kerja-kerja ini bisa dilakukan Wapres dengan memberdayakan ekonomi umat,” tuturnya.
Selain itu, kata Junisab, Maruf Amin mestinya juga memiliki kewenangan terkait urusan deradikalisasi yang merupakan satu dari lima program prioritas pemerintah lima tahun kedepan. Sebab, Maruf lama berkecimpung dan aktif di lembaga-lembaga keagamaan antara lain di PBNU dengan posisi terakhir sebagai Rais Aam dan ketua MUI.
“Saya melihat Ma’ruf Amin adalah personal dalam pemerintahan saat ini yang lebih mudah mengeleminir orang-orang terpapar radikalisme, dan menyadarkannya kembali menjadi Pancasilais sejati,” pungkasnya.
