Mungkinkah Subsidi Listrik Ditiadakan?

Mungkinkah Subsidi Listrik Ditiadakan?
Ilustrasi/Net
SALAH satu latar belakang terbitnya Letter Of Intent (LOI) yang ditandatangani Pemerintah Indonesia pada 31 Oktober 1997 adalah pencabutan subsidi. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah RI dalam membayar hutang luar negeri yang saat itu mayoritasnya berasal dari IFIs antara lain WB,ADB, IMF, dan USAID.

Caranya adalah dengan meminta komitmen Pemerintah RI untuk tidak lagi mengurus BUMN pelayanan publik seperti PLN. Dan hal ini baru bisa dilaksanakan bila BUMN semacam PLN diprivatisasi, dijual atau diswastakan.

Selanjutnya, khusus PLN, sebagai tindak lanjut LOI terbitlah "The Power Sector Restructuring Program" (PSRP) atau buku putih kelistrikan yang sekaligus menjadi road map PLN menuju privatisasi.

Dalam PSRP itu direncanakan PLN Jawa-Bali dijual ke asing (sekarang justru mayoritas ke aseng) dan PLN luar Jawa-Bali diserahkan ke Pemda. Sedangkan masalah subsidi dicabut total.

Untuk kelistrikan Jawa-Bali, operasional mulai dari pembangkit  transmisi, distribusi dan ritail, sampai ke penagihan pembayaran ke konsumen, semua diserahkan ke kartel listrik swasta (kartel liswas).

Artinya saat ini operasional kelistrikan di Jawa-Bali secara defacto sudah di bawah komando Kartel Liswas karena sudah hampir semuanya dijual ke swasta. Andaikan ada instalasi PLN yang mereka pakai seperti jaringan transmisi, distribusi dan sebagian kecil pembangkit, statusnya sudah mereka sewa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya proses tender  pengadaan "stroom" pembangkit di Pusat Pengatur Beban (P2B). Dengan demikian sebenarnya Pemerintah sudah tidak butuh PLN lagi untuk menangani area Jawa-Bali. Dan hal ini diindikasikan dengan tidak adanya laporan keuangan 2020 seperti sebelum-sebelumnya! Sedang PLN luar Jawa sebenarnya sudah bisa diserahkan ke masing masing Pemda sesuai konsep PSRP.

Namun, kalau Pemerintah tiba tiba membubarkan PLN, akan terlihat secara kasat mata telah melanggar Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Meskipun sejatinya yang terjadi di lapangan memang sudah seperti itu karena pembangkit pembangkit sudah dikuasai Huadian, Shenhua, Chengda dan lain lain. Sedang ritail sudah dikuasai taipan 9 naga. Ini semua bisa terjadi dengan melanggar putusan MK No. 001- 021-022/PUU-I/2003 tgl 15 Desember 2004 dan putusan MK No. 111/PUU-XIII/2015 tanggal 14 Desember 2016.

Program privatisasi PLN mulai awal 2000 an sudah berhasil digagalkan oleh SP PLN. Tetapi dengan munculnya tokoh tokoh semacam JK, Dahlan Iskan , Luhut Binsar P, Erick Tohir dan lain lain semakin tidak terbendung penjualan PLN karena mereka juga ikut "bermain".

Kesimpulan: Pemerintah dengan subsidi listrik saat ini terlihat sedang menjaga "citra politik" seolah olah masih patuh terhadap Konstitusi dan Pancasila, sudah terlanjur dengan statemen #SayaPancaSila dan #NKRI harga mati. Namun secara pelan tapi pasti atau merangkak, subsidi listrik pasti akan dicabut guna mengikuti pasar bebas kelistrikan yang sebenarnya sudah terjadi. Dan indikasi awal dari semua itu adalah tidak mampunya PLN membuat laporan keuangan 2020.

Pantes saja dalam RDP Komisi VII DPR RI - PLN pada 29 Maret 2021 hanya membahas kontraktor pemasok batu bara dan gas. Dan tentu saja rakyat akan tertawa melihat "dagelan" ini.[]

*Penulis adalah Koordinator Indonesia Valuation for Energy and Infrastructure (INVEST).

Top