Kejagung Garap Komisaris PT Prima Jaringan di Kasus Asabri

Kejagung Garap Komisaris PT Prima Jaringan di Kasus Asabri
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak/net

KATTA - Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) memeriksa komisaris PT Prima Jaringan. Komisaris berinisial LB itu diperiksa dalam kasus dugaan korupsi di PT Asabri.

"Hari ini ada tiga saksi diperiksa terkait dengan PT Asabri, salah satunya LB selaku Komisaris PT Prima Jaringan," Kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, melalui siaran pers, Jumat (23/04/2021). 

Pada perkara ini, Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi menjadi satu dari sembilan tersangka kasus pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asabri.

Selain Komisaris PT Prima Jaringan, penyidik Jampidsus memeriksa dua saksi lainnya, yakni AHM selaku Sales PT Yuanto Sekuritas dan AAS selaku Direktur Investasi PT Victoria Manajemen Investasi.

"Pemeriksaan saksi untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada PT Asabri," ujar Leonard.

Penyidik Jampidsus Kejagung terus berupaya menuntaskan perkara dugaan korupsi PT Asabri dengan menyiapkan berkas agar bisa dilimpahkan ke kejaksaan.

Direktur Penyidik Jampidsus Febrie Andriansyah menargetkan berkas perkara dapat segera dilimpahkan sebelum Lebaran 2021.

Hingga kini Kejagung masih menunggu laporan resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan angka pasti kerugian negara akibat megakorupsi di PT Asabri.

Bersamaan dengan itu, Kejagung terus memburu aset para tersangka untuk disita guna mengembalikan kerugian negara.

Ia menyebutkan hingga sekarang nominal sementara nilai aset sitaan dari para tersangka, baik dalam bentuk tanah, bangunan, hotel, mal, kapal, mobil mewah, armada bus, saham, maupun benda berharga lainnya, sebesar Rp10,5 triliun.

Dalam kasus ini, penyidik Kejagung menaksir sementara nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp23,73 triliun. Kerugian negara dalam kasus ini jauh lebih besar daripada kasus Jiwasraya. []

Top