MAKI Yakin Hakim Kabulkan Praperadilan Kasus Bansos Covid

MAKI Yakin Hakim Kabulkan Praperadilan Kasus Bansos Covid
Boyamin Saiman/Net

KATTA - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yakin hakim mengabulkan permohonan praperadilan terkait dugaan penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan sosial Covid-19.

"Bahwa dari serangkaian jawaban dan bukti dari pimpinan dan Dewas KPK, MAKI telah mampu membuktikan dalilnya sehingga semestinya hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan yang diajukan MAKI," ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada redaksi, Rabu (7/4/2021).

Dalil yang dimaksud Boyamin adalah telah terjadi dugaan penelantaran 20 ijin penggeledahan. Hal tersebut merujuk jawaban dan bukti yang diberikan baik oleh pimpinan KPK maupun Dewas KPK dalam sidang praperadilan, bahwa terbukti Dewas KPK telah memberikan ijin penggeledahan sebanyak 27 ijin.

"Bahwa dari 27 ijin penggeledahan tersebut yang nyata-nyata dilaksanakan dengan benar, cepat dan segera hanya sekitar empat ijin, sisanya sekitar 23 ijin patut diduga telah ditelantarkan," imbuh Boyamin.

Pengertian dilaksanakan dengan benar adalah dilakukan dengan segera dan secepatnya yaitu ijin diberikan pada tanggal 6 Desember 2020 sebanyak 7 ijin, kemudian dilaksanakan tanggal 7 dan 8 Desember 2020 sebanyak 4 ijin, sisanya 3 ijin tidak diketahui pelaksanaannya.

Sedangkan 20 ijin penggeledahan Dewas KPK tertanggal 5 Januari 2021 tidak ada yang dilaksanakan secepatnya karena dilaksanakan paling cepat pertengahan  Januari 2021, yakni 2 ijin pada tanggal 13 Januari 2021 terdiri dua tempat, dan dilaksanakan bulan Februari 2021 sebanyak 2 ijin yakni tanggal 18 dan 26 Februari, dan 16 ijin sisianya tidak diketahui pelaksanaannya.

Di sisi lain, MAKI memiliki catatan bahwa penggeledahan rumah saksi yang juga anggota DPR Ihsan Yunus baru dilaksanakan tanggal 24 Februari 2021 yang mana dapat dikategorikan gagal karena tidak menemukan bukti apapun. Kegagalan penggeledahan diakui oleh KPK lewat jurubicaranya Ali Fikri pada tanggal 26 Februari 2021.

Atas berbagai pembuktian dari para pihak dalam persidangan praperadilan, MAKI meminta Dewas KPK menjatuhkan sanksi ke penyidik KPK yang telah menelantarkan ijin penggeledahan.

"Dengan terbuktinya dugaan penelantaran 20 ijin penggeledahan tersebut, MAKI mendesak Dewas KPK untuk memberikan sanksi kepada penyidik KPK karena menelantarkan ijin penggeledahan sebagaimana telah diadukan MAKI kepada Dewan Pengawas KPK pada tanggal 10 Pebruari 2021.

Diketahui, persidangan praperadilan perkara nomor 19/Pid.Prap/2021/PN.JKT.SEL dipimpin Hakim Tunggal Nazar Effriandi. MAKI diwakili kuasa hukum Kurniawan Adi Nugroho, Rudy Marjono dkk, sedangkan KPK diwakili Biro Hukum KPK yakni R. Natalia Kristiono, Togi Robson Sirait, dkk.

Hingga saat ini telah berlangsung agenda pembuktian dari para pihak dalam persidangan praperadilan antara MAKI lawan KPK ini. MAKI menggugat praperadilan KPK atas dugaan penelantaran ijin penggeledahan oleh penyidik KPK yang mana ijin penggeledahan telah diberikan Dewan Pengawas KPK.[]

Top