Direktur NSI:

Wacana Presiden 3 Periode Kemunduran Demokrasi

Wacana Presiden 3 Periode Kemunduran Demokrasi
Umar H. Hutagalung/Ist

KATTA -  Direktur Eksekutif Network Society Indonesia (NSI) Umar H. Hutagalung mengatakan wacana presiden dapat menjabat selama tiga periode hanya akan merusak tatanan demokrasi Indonesia. Ia menyebut pasca reformasi, demokrasi Indonesia sudah di track yang bagus di mana presiden menjabat maksimal cukup dua periode.

"Pada prinsipnya ketentuan masa jabatan presiden hanya dua periode dengan maksud untuk menjaga sirkulasi kekuasaan tetap berjalan. Jadi, menambah masa jabatan presiden akan membuat demokrasi Indonesia mengalami kemunduran," kata Umar kepada KATTA, Selasa (23/3/2021).

Dia lantas mengutip Sosiolog Spanyol Juan Jose Linz yang menyebutkan bahwa pembatasan masa jabatan merupakan benteng untuk melawan Presiden diktator dan konsolidasi otoriter yang berbahaya.

Akademisi Universitas Pancasila ini juga mengungkap hasil penelitian Bill Gelfeld tahun 2018 berjudul "Preventing Deviations from Presidential Term Limits in Low and Middle Income Democracies", yang menunjukkan bahwa alih-alih membawa kemajuan, studi di berbagai negara memperlihatkan penambahan masa jabatan presiden justru berdampak negatif dengan terjadi banyaknya penyimpangan.

Misal, terjadi di enam negara pecahan Soviet yakni Kazakstan, Uzbekistan, Azerbaijan, Turkmenistan, Rusia, dan Tajikistan. Pendapatan domestik bruto per kapita di negara-negara ini menurun dua tahun setelah masa jabatan presiden diperpanjang. Kemudian dari aspek hak demokrasi politik juga mengalami kemunduran, sehingga berakibat pada kemacetan regenerasi kepemimpinan nasional.

Oleh karenanya, Umar Halim menyangsikan Presiden Jokowi ingin menjabat presiden kembali, atau wacana penambahan masa jabatan presiden hanya untuk kepentingan sesaat orang-orang atau kelompok-kelompok yang ada di sekitarnya Jokowi.

"Saya kira Presiden Jokowi arif dan bijaksana untuk menghormati ketentuan yang ada. Hanya saja mungkin ada orang-orang atau kelompok di sekitar beliau yang ingin tetap mengambil keuntungan dari kekuasaan yang sekarang dipegang," lugasnya.

Jokowi, menurutnya, pasti menghormati amanat Pasal 7 Undang-undang Dasar 1945 yang menggariskan masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya dua periode. Apalagi Jokowi sudah berkali-kali mengatakan bahwa dirinya tidak berminat untuk menjabat selama tiga periode.

Menurut Jokowi, pengusul presiden tiga periode adalah orang-orang yang ingin menampar mukanya, mencari muka, atau ingin menjerumuskannya.

"Jokowi adalah pemimpin hasil dari reformasi, sementara pembatasan masa jabatan presiden dan wapres adalah buah dari semangat reformasi. Jadi tidak mungkin dia akan mengkhianati semangat reformasi yang menjadikannya pemimpin saat ini," pungkas Umar H. Hutagalung.[]

Top