Moeldoko Bukan Ketum Demokrat Ilegal

Kepemimpinan AHY di Bagian Dinasti Politik

Moeldoko Bukan Ketum Demokrat Ilegal
AHY-Moeldoko/Net

KATTA - Hasil survei Indonesia Development Monitoring (IDM) menunjukkan mayoritas publik menganggap kepengurusan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atau sebelum penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) merupakan bagian dari dinasti politik.

"Sebanyak 86,7 persen responden menyatakan, kepengurusan Partai Demokrat sebelum KLB merupakan bagian dari dinasti politik, 7,4 persen menyatakan bukan, sedangkan 5,9 persen tidak menjawab," kata Direktur Eksekutif IDM, Fahmi Hafel dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/3/2021).

Survei dilakukan pada 6-14 Maret 2021 melibatkan 1020 responden yang tersebar di 34 provinsi. Margin of error survei +/- 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Jajak pendapat dilakukan melalui sambungan telepon Whatsapp dan sambungan langsung melalui nomor telepon untuk mengikuti protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Responden terdiri dari 51,4% laki-laki dan 48,6% perempuan. Sebanyak 50,9% responden tinggal di perkotaan dan 49,1% di pedesaan. Berdasarkan pendidikan, sebanyak 11,8% responden SD/SMP, 50,8% SMA/setingkat dan 37,4% responden berpendidikan D3/S1/S2.

Survei juga memotret sebanyak 87,3% responden setuju praktik dinasti politik di Partai Demokrat menimbulkan iri hati para kader dan menghambat kemajuan para kader di luar keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sementara itu ada sebanyak 9,6% menyatakan tidak setuju dan 3,1% tidak mau menjawab.

Kemudian mayoritas responden, tepatnya sebanyak 86,7% responden, setuju pratek dinasti politik di Partai Demokrat yang menyebabkan munculnya konflik internal selama dipimpin AHY.

"Dan sebanyak 7,1 persen tidak setuju dan sebanyak 6,2 persen tidak menjawab," imbuh Fahmi Hafel.

KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 yang menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum juga menjadi isu survei IDM.

Meski AHY tegas menyatakan bahwa KLB tersebut abal-abal karena tidak sesuai dengan AD/ART partai, namin dari temuan survei didapati bahwa sebanyak 72,2% responden menyatakan bahwa pengangkatan Moeldoko sebagai ketua umum dan pengurusnya dari KLB Partai Demokrat tidak ilegal.

"Sebanyak 12,5 persen menyatakan bahwa kepengurusan hasil KLB ilegal dan sebanyak 15,3 persen menyatakan tidak tahu dan tidak menjawab," demikian kata Fahmi Hafel.[]

Top