Kapolri Harusnya Tak Beri Ijin Piala Menpora

Bencana Nasional Covid-19 Belum Dicabut

Kapolri Harusnya Tak Beri Ijin Piala Menpora
Neta S Pane/Net

KATTA - Ind Police Watch (IPW) mewanti-wanti Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Mempora Zainudin Amali, dan Satgas Covid 19 untuk tidak main-main dengan Pandemi Covid 19 hingga memberi ijin dan membiarkan Piala Menpora bergulir.

"Kapolri seharusnya tidak memberi ijin pelaksanaan Piala Menpora. Status Covid¬19 sebagai bencana nasional belum dicabut pemerintah sehingga kedaruratan kesehatan masih tetap berlaku kendati saat ini Covid¬19 sudah menurun," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane melalui pesan elektronik yang dipancarluaskannya sesaat lalu, Selasa (16/3/2021).

Status bencana nasional ditetapkan Presiden Jokowi melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Keppres itu diteken pada 13 April 2020 dan masih berlaku hingga saat ini.

Dikatakan Neta, sangat aneh jika Covid-19 masih menyebar dan status sebagai bencana nasional belum dicabut tapi Kapolri malah memberikan ijin pertandingan sepakbola Piala Menpora yang digelar 21 Maret-25 April mendatang.

Malah, peraturan terbaru dari pemerintah yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19, justru diperpanjang dan diperluas.

Bahkan kalau sebelumnya hanya di wilayah Jawa dan Bali, PPKM sekarang sudah diperluas pada tiga provinsi yakni Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur.

"Sehingga menjadi aneh kalau Kapolri memberikan ijin adanya kerumunan massa dari atlet, pelatih, official tim dan masyarakat. Ini sangatlah bertolak belakang dengan program pemerintah yang sedang dijalankan untuk melawan Covid¬19," imbuh Neta.

Lebih lanjut Neta mengatakan jika penyelenggaraan Piala Menpora karena status Covid-19 sudah menurun, maka sebaiknya pemerintah mengijinkan para siswa kembali bersekolah. Menurutnya, kembali bersekolah lebih penting ketimbang Piala Menpora.

"Melihat pandemi Covid-19 masih sangat mencemaskan sudah saatnya para kepala daerah, baik bupati maupun gubernur yang wilayahnya ketempatan Piala Menpora, segera melarang even itu. Sebab, even itu akan lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya," tutur Neta.

Dalam pengamatan IPW, diungkap Neta, kebijakan Kapolri memberikan ijin Piala Menpora bukan saja bertentangan dengan instruksi Mendagri tapi juga melanggar Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Undang-Undang Nomor  6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Untuk itu, ditegaskan Neta, Polri selaku penegak hukum seharusnya melaksanakan peraturan perundangan ketika ada kerumunan massa yang dihadirkan oleh seseorang atau lembaga. Seperti, saat Polri memproses wakil ketua DPRD Tegal dan juga Habib Rizieq.

"Jangan sampai hanya untuk mengamankan Piala Menpora, seolah-olah Kapolri mengabaikan peraturan perundangan dan ketentuan yang ada," demikian kata Neta S Pane.[]

Top