Menag Diminta Pulihkan Jabatan Dua Warek dan Berhentikan Rektor UIN Jakarta

Menag Diminta Pulihkan Jabatan Dua Warek dan Berhentikan Rektor UIN Jakarta
Mujahid A Latief (kiri) menyerahkan berkas banding administratif ke Menteri Agama terkait pemberhentian dua wakil rektor UIN Jakarta/Ist

KATTA - Prof Masri Mansoer dan Prof Andi M. Faisal Bakti mengajukan banding administratif kepada Menteri Agama terkait pemberhentian keduanya dari posisi wakil rektor UIN Jakarta.

 

Selain pemulihan jabatan, Menag diminta memberhentikan Prof Amany Lubis dari jabatan sebagai rektor UIN Jakarta karena dianggap telah melakukan tindakan melanggar hukum atas pemecatan tersebut.

 

Mujahid A Latief SH MH, kuasa hukum Prof Masri dan Prof Andi, Rabu siang (10/3/2021) mendatangi Kemenag untuk menyerahkan banding administratif sebagai upaya administratif atas pemberhentian kliennya dari posisi sebagai warek.

"Upaya administratif dilakukan sebagai bentuk perlawanan hukum yang diatur dalam Pasal Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 76 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," kata Mujahid.

Menurut Mujahid, tindakan Rektor UIN Jakarta Prof Amany Lubis memberhentikan Prof Masri dan Prof Andi tidak jernih berdasarkan hukum. Melainkan, patut diduga, dilandasi alasan politik mengingat keduanya dijadikan saksi perkara dugaan tindak pidana dalam pembangunan asrama mahasiswa yang dilaporkan UIN Watch ke kepolisian dengan terlapor seorang guru besar di UIN Jakarta.

Mujahid menjelaskan SK Rektor Nomor 167 dan Nomor 168 tahun 2021 tertanggal 18 Februari 2021 menyebutkan alasan pemberhentian yaitu karena tidak dapat bekerjasama lagi dalam melaksanakan tugas kedinasan. Menurutnya, alasan demikian tidaklah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (PMA 17/2014).

Berdasarkan Pasal 34 PMA 17/2014, diungkapkan Mujahid, Prof Masri dan Prof Andi hanya dapat diberhentikan dari jabatan warek apabila terdapat keadaan dan/atau memenuhi sembilan syarat.

Yakni, telah berakhir masa jabatannya, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, diangkat dalam jabatan lain, melakukan tindakan tercela, sakit jasmani atau rohani terus menerus, dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjadi terdakwa dan/atau terpidana yang diancam pidana penjara, cuti di luar tanggungan negara, dan terkahir karena meninggal dunia.
 
"Dari kesembilan syarat dan/atau keadaan yang disebutkan PMA 17/2014, tidak satu pun syarat yang dipenuhi Rektor UIN Syarif Hidayatullah dalam memberhentikan Prof Masri dan dan Prof Andi dari jabatannya sebagai wakil rektor. Dengan kata lain, keputusan pemberhentian keduanya merupakan tindakan sewenang-wenang (Onrechtmatige Overheidsdaad)," tegasnya.

Oleh karenanya, tindakan atau keputusan Prof Amany sangat fatal dan tentu saja merupakan tindakan melanggar hukum yang tidak boleh ditoleransi Menag. Untuk itu, kata Mujahid, sangat tepat jika Menag memberhentikan Prof Amany dari jabatannya sebagai rektor UIN Jakarta dan sekaligus mengembalikan atau memulihkan jabatan kedua kliennya sebagai warek.

"Langkah ini sangat tepat diambil Menag untuk menyelamatkan citra UIN Jakarta sebagai kampus Islam terbesar di Indonesia. Jika 10 hari ke depan Menag tidak mengambil langkah sesuai aturan kewenangannya, maka klien kami akan melanjutkan ke proses hukum selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan," demikian kata Mujahid A Latief.[]

Top