Diberhentikan karena Dorong UIN Jakarta Bersih, Dua Warek Ajukan Keberatan ke Rektor

Diberhentikan karena Dorong UIN Jakarta Bersih, Dua Warek Ajukan Keberatan ke Rektor
Foto/Ist

KATTA - Prof Dr Masri Mansour dan Prof Dr Andi M. Faisal Bakti mengajukan keberatan administrasi atas keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Dr Amany Lubis memberhentikan keduanya dari jabatan sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan dan wakil rektor bidang kerjasama.

Keberatan diajukan Prof Masri dan Prof Andi karena menganggap pemberhentian dilakukan rektor tanpa alasan hukum yang jelas.

"Keberatan administrasi sudah diajukan kepada rektor siang tadi, Rabu 24 Februari 2021. Keberatan administrasi adalah prosedur normatif yang merupakan instrumen memperjuangkan hak bagi setiap pegawai negeri sipil yang diberhentikan tanpa alasan hukum yang jelas," kata Mujahid A. Latief mewakili Prof Masri dan Prof Andi kepada media.

Dikatakannya, alasan tidak dapat bekerjasama lagi dalam melaksanakan tugas kedinasan seperti disebutkan dalam konsideran pemberhentian Prof Masri dan Prof Andi merupakan alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar secara hukum karena tidak jelas indikatornya. Faktanya, keduanya justru diasingkan dari rapat-rapat pimpinan.

"(Juga) tidak dilakukan pemeriksaan dengan patut atas dugaan pelanggaran apa dua wakil rektor itu diberhentikan," imbuh Mujahid.

Lebih lanjut disebutkan Mujahid, Surat Keputusan (SK) pemberhentian Prof Masri dan Prof Andi oleh rektor melanggar Peraturan Menteri Agama No. 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan melampaui kewenangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.

Selain itu, tidak mematuhi prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

"Langkah sewenang-wenang Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga mengingkari UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Umum Pemerintahan," tuturnya.

Sebaliknya, Mujahid menyebutkan pemberhentian Prof Masri dan Prof Andi diduga kuat karena keduanya dianggap membantu mengungkap karena disebutkan namanya menjadi saksi dalam laporan kepolisian mengenai dugaan tindak pidana dalam pembangunan asrama yang menyeret salah satu guru besar di UIN Jakarta, dan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh rektor terkait kasus tersebut.

"Keberatan administrasi ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius Rektor, Menteri Agama, Komisi Aparatur Sipil Negara, Ombudsman RI, aparat penegak hukum, khususnya Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi, sekaligus mengirimkan sinyal bahwa di dalam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terdapat masalah serius," demikian kata Mujahid A. Latief.[]

Top