Perpres 7/2021 Mirip Politik Adu Domba Belanda

Perpres 7/2021 Mirip Politik Adu Domba Belanda
Foto/Net

KATTA - Keputusan Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) menuai kritik.

Perpres ditandatangani Presiden Jokowi pada 6 Januari 2021 dengan alasan makin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang telah menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan nasional.

"Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, diperlukan suatu strategi komprehensif, untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan," demikian tertuang dalam pertimbangan Perpres yang dapat diakses pada laman jdih.setkab.go.id.

Pada Pasal 1 ayat (2) Perpres didefinisikan, ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme adalah keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme.

Selanjutnya pada ayat (4) dijelaskan, rencana aksi nasional pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Kritik terhadap terbitnya Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE antara lain disampaikan pengamat kebijakan politik Syafril Sjofyan. Menurutnya substansi Perpres tersebut mirip kebijakan kolonialisme Belanda dengan tujuan politik devide et impera. Berikut wawancaranya.

Apa tanggapan Anda terkait terbitnya Perpres Nomor 7/2021 tentang RAN PE?

Perpres ini berbau penjajahan Belanda. Kerajaan Belanda diwakili governornya di daerah jajahannya di Indonesia memberikan julukan ekstrimis kepada para pejuang kemerdekaan. Para ekstrimis tersebut selalu diawasi pergerakanya, dan Belanda dengan cerdik menggunakan pribumi pengkhianat yang diberi jabatan dan atau pedagang Cina yang diberi keistimewaan, untuk melaporkan semua kegiatan para ektrimis tersebut.

Disamping istilah ektrimis ada juga istilah inlander untuk menyebut pribumi. Mereka dianggap para budak karena bodoh tidak berpendidikan. Anggapan tersebut berlangsung selama tiga abad Belanda menjajah, yang menyebabkan mental inlander sebagai pesuruh dan tidak punya keberanian untuk menyatakan kebenaran serta gampang disuap masih menjangkiti bangsa ini sampai sekarang seperti disampaikan tokoh nasional Rizal Ramli.

Apakah maksud Anda Perpres itu seperti politik adu domba Belanda?
 
Dalam sejarah para pejuang yang dianggap ektrimis semakin mendapat tempat hingga penjajah Belanda mengeluarkan jurus yang dikenal dengan politik devide et impera. Adu domba antar sesama masyarakat untuk dicurigai sebagai ekstrimis menentang penjajahan, mereka disuruh saling mengintai dan melaporkan.

Bagi para pengkhianat kemudian diberi hadiah oleh Belanda, sebagai imbalan atas hasil kerja-kerja mengorbankan saudaranya sendiri yang tidak disukai, dilaporkan sebagai ekstrimis. Akibatnya para pejuang termasuk Soekarno dan Hatta dibuang ke Digul. Para ulama yang menentang penjajahan seperti Imam Bonjol, Teuku Umar dan lain-lainnya diperangi.

Apa Anda menganggap kalangan Istana tidak tahu sejarah?

Bisa juga sebaliknya. Istana paham sejarah lalu menggunakan istilah ektrimis serta mengeluarkan kebijakan yang sama. Jika memang demikian benar yang dikatakan oleh presiden pertama Ir. Soekarno bahwa yang paling sulit bagi rakyat adalah dijajah bangsa sendiri. Dikalangan masyarakat berpandangan bahwa sekarang rakyat dicurigai sementara investor terutama dari RRC termasuk TKA-nya diberi keistimewaan.

Penegasan saja, jadi menurut Anda rezim pemerintahan Jokowi sepertinya ingin menerapkan kebijakannya mengikuti cara-cara pemerintahan penjajahan Belanda dengan menerapkan Perpers 7 RAN-PE?

Bisa dikatakan seperti itu. Sesama rakyat dibuat saling mengintai dan melaporkan, sementara untuk laporan para pendukung akan diistimewakan, bisa saja pelaporan hanya untuk mencari panggung.

Pengamatan saya, di era pertama pemerintahan Jokowi sudah terjadi polarisasi dan hukum bagaikan belah bambu, satu pihak diinjak satu lainnya diangkat. UU ITE  digunakan sebagai senjata melumpuhkan para kritisi melalui pelaporan oleh pendukung Jokowi, dip roses secara cepat,  sementara pelaporan yang dilakukan oleh pihak bukan pendukung malah tidak ditolak atau tidak diproses secara hukum. Kondisi ini secara kasat mata terjadi.

Menurut Anda apa motif di balik terbitnya Perpres khusus ekstrimis itu?

Untuk era kedua pemerintahan Jokowi rupanya merasa tidak cukup aturan UU ITE dan lainnya, untuk digunakan melumpuhkan kelompok kritisi, terutama untuk kalangan ASN sehingga takut untuk menyuarakan aspirasinya. Dengan istilah baru tapi sudah ada di zaman penjajahan yakni ekstrimis dan memang bernasib harus dicurigai sejak dahulu kala, tidak saja oleh penjajah tapi juga oleh Pemerintah sendiri.

Masih dianggap kurang karena ketidakpercayaan diri dari pemerintahan, terutama keropos terhadap dukungan masyarakat, walaupun elit kompetitor dimasa pilpres sudah dijadikan “bawahan presiden”, dan legislatif pun sudah menyatu dengan eksekutif.

Sementara  rakyat merasakan ketidak adilan dan pilih kasih dalam segala bidang. Masih perlu pula dihadapi dengan rencana pembentukan Pamswakarsa, yang pernah dibentuk diera Presiden Soeharto yang mau jatuh ketika menghadapi para demonstran. Kadang ketakutan menghadapi bayangan sendiri, kekuasaan bisa berbuat semaunya. Akibatnya polarisasi rakyat semakin dalam tentunya demi NKRI sangat perlu dilakukan penyelamatan Negara melalui perubahan cepat, sebelum masuk kejurang perpecahan.[]

Top