RR: Hakim MK Kekanak-kanakan

RR: Hakim MK Kekanak-kanakan
Rizal Ramli/Net

KATTA - Politisi senior Rizal Ramli menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan penghapusan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Ia menyebut alasan hakim MK kekanak-kanakan.

"Pertimbangan hukum hakim MK bahwa saya tidak punya legal standing menggugat presidential threshold kekanak-kanakan," kata RR, Jumat (22/1/2021).

Dikatakan RR, aturan presidential threshold sudah pernah digugat 12 kali dimana 11 diantaranya diterima dan diproses oleh MK. Para penggugat adalah individu seperti dirinya maupun individu yang mewakili organisasi.

"Jadi ajaib, kok mereka ketakutan banget saya yang menggugat," imbuh RR.

RR menyebut pertimbangan hakim MK bahwa dirinya bukan calon presiden yang didukung partai politik tidak masuk akal.

"2009 saya didukung sembilan partai yang tergabung dalam kelompok perubahan, ada partai buruh sejahtera, partai kedaulatan partai  PNBK dan lain-lain, menjadi calon presiden. Ini bukti bahwa saya sebetulnya bisa mencalonkan," tuturnya.

Selain itu RR mengatakan pertimbangan hukum hakim MK tidak masuk logika sebab menyebut dirinya tidak memiliki legal standing karena tidak mewakili partai politik sebagai pihak yang berkepentingan dengan pencalonan presiden.

"Loh yang mau kita ubah ini pola dan prilaku partai yang selalu mendapat setoran dari calon presiden karena adanya threshold 20 persen. Mereka yang paling tidak suka threshold dihapus, ini saja logikanya tidak masuk," kata RR.

RR mengatakan sistem ambang batas presiden 20 persen merupakan legalisasi dari sistem politik uang dan kriminal yang merusak kehidupan bernegara dan merugikan kepentingan sosial ekonomi masyarakat.

Akibat sistem presidential threshold, kekuatan uang menjadi sangat menentukan bagi pemilihan pemimpin di Indonesia. Kelompok utama yang mendukung sistem itu, katanya, adalah bandar dan cukong.

"Saya yakin debat soal ini hakim MK tidak berani. Mereka tidak percaya diri bisa menang argumen. Bobot intelektual hakim MK kami ragukan."

"Dengan mengesahkan threshold artinya MK mendukung dan melegalisasi tindakan partai-partai yang menerima upeti dari pencalonan presiden," tambahnya.

RR membandingkan hakim MK dengan hakim-hakim konstitusi di negara-negara lain. Menurutnya, hakim MK tidak bertindak sebagai the guardian of constitution.

Dikatakannya, ada 48 negara di dunia yang menggunakan sistem pemilihan dua tahap seperti di Indonesia, tetapi tidak ada memberlakukan presidential threshold. Dia mengatakan di Ukraina bahkan memiliki 39 calon presiden dengan 18 orang dicalonkan parpol yang berbeda dan 21 orang dicalonkan independen.

"Jadi Indonesia ketinggalan karena hakim-hakim MK-nya kurang baca. Bahwa sistem threshold sudah ditinggalin," demikian kata RR.[]

Top