Pigai: Wamenkumham Jangan Ngawur!

Pigai: Wamenkumham Jangan Ngawur!
Natalius Pigai-Edward Hiariej/Net

KATTA - Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai Wakil Menteri (Wamen) Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Edward Hiariej ngawur karena mengatakan masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 dapat dijatuhi hukuman pidana paling lama 1 tahun penjara.

"Saya tanya Wamen ini sekolah dimana? Mengerti arti kekarantinaan? Jangan ngawur!" kata Pigai melalui akun Twitter @NataliusPigai2 seperti dilihat redaksi, Kamis (14/1/2021).

Edward beralasan ketentuan pidana bagi penolak vaksinasi diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Namun menurut Pigai, Pasal 1 UU yang sama menyebutkan definis kekarantinaan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Bukan terkait dengan program vaksinasi.

Hal yang sama disinggung Pigai termuat dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

"Kekarantinaan UU Kesehatan, UU Tenaga Kesehatan, UU Wabah Penyakit Menular, kekarantinaan itu harus dengan national adress soal entry dan exit darat, laut dan udara," kata Pigai.

Oleh karenanya, dikatakan Pigai, menolak untuk divaksin Covid tidak bisa dipidana dengan UU Karantina Kesehatan karena Negara belum pernah mengumumkan lockdown atau status karantina wilayah.

"Lock and open wilayah. Pak Jokowi belum umum status!" demikian kata Natalius Pigai.

Di bagian twitt yang lain, Pigai mengingatkan pemerintah untuk tidak mengancam rakyat agar mau disuntik vaksin Covid. Menurut dia, program vaksinasi nasional mestinya dilaksanakan dengan gagasan sukarela.

"Rakyat memiliki tanggungjawab moril untuk kesehatan. Itulah cara pandang litigate government dan respek pada HAM,"

Selain itu ia menyatakan pemaksaan vaksinasi melanggar UU Kesehatan. Pasal 5 ayat (3) UU tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

"Jadi hak asasi rakyat tolak vaksin," tukasnya.[]

Top