Kejagung Diprotes, Harusnya Pinangki Dituntut Penjara 20 Tahun

Kejagung Diprotes, Harusnya Pinangki Dituntut Penjara 20 Tahun
Jaksa Pinangki Sirna Malasari (rompi oranye)/Net

KATTA - Kejaksaan Agung mendapatkan protes dari pegiat anti korupsi. Penyebabnya, tuntutan terhadap jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Protes pertama datang dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan kasus tindak pidana korupsi yang menjerat terdakwa Pinangki dan mantan Jaksa Urip Tri Gunawan hampir sama. Namun sayangnya, Pinangki hanya dituntut empat tahun penjara sementara terhadap mantan Jaksa Urip Tri Gunawan, JPU berani menuntut hingga 15 tahun penjara.

Padahal, penerimaan suap Urip adalah Rp6 miliar sedang Pinangki didakwa dan dituntut menerima suap Rp7 miliar.

"Kedatangan saya semalam (Selasa, 12 Januari) ke Pidsus Kejaksaan Agung  untuk memprotes tuntutan JPU yang menuntut terdakwa Pinangki hanya empat tahun penjara. Padahal dulu pada kasus Jaksa Urip Tri Gunawan, pada kasus korupsi juga, dituntut 15 tahun penjara," kata Boyamin kepada redaksi,

Boyamin juga mengatakan bahwa dirinya bakal mengirimkan surat kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) agar menjatuhkan vonis yang berat kapada Pinangki.

"Saya akan kirim surat ke hakim agar terdakwa Pinangki ini divonis 20 tahun penjara jika dinyatakan bersalah melakukan korupsi suap dan TPPU, sama seperti waktu Jaksa Urip agar ada efek jera," katanya.

Menurut Boyamin, dirinya sudah mendapatkan penjelasan dari penyidik Kejagung bahwa tuntutan empat tahun penjara dijatuhkan karena Pinangki telah mengakui dalam persidangan seluruh perbuatannya. Selain itu, Pinangki juga telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

"Saya tidak setuju Pinangki dibilang mengakui, padahal dalam pemeriksaan tidak ada yang diakui oleh Pinangki. Dia bahkan tidak mengaku meminta telepon genggam milik saksi Rahmat, juga tidak mengakui mengetahui action plan yang diduga terkait Andi Irfan Jaya," ujar Boyamin.

Protes kedua datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang berpandangan semestinya tuntutan yang dilayangkan JPU terhadap Pinangki lebih besar dari hanya 4 tahun penjara. Menurut ICW, Pinangki sejatinya dituntut 20 tahun penjara.

"ICW berpandangan semestinya tuntutan yang layak kepada Pinangki adalah hukuman pemidanaan maksimal, yakni 20 tahun penjara," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.

Sama seperti MAKI, ICW mendesak Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menangani perkara Pinangki bisa mengesampingkan tuntutan JPU. ICW mendesak hakim memvonis Pinangki dengan hukuman maksimal.

"ICW mendesak agar majelis hakim dapat mengabaikan tuntutan jaksa lalu menjatuhkan hukuman berat terhadap Pinangki Sirna Malasari. Selain itu, putusan hakim nantinya juga akan menggambarkan sejauh mana institusi kekuasaan kehakiman berpihak pada pemberantasan korupsi," kata dia.

Menurut ICW, tuntutan 4 tahun terhadap Pinangki menggambarkan ketidakseriusan Kejagung dalam perkara tindak pidana korupsi. ICW menilai tuntutan 4 tahun penjara terhadap Pinangki melukai rasa keadilan.

Apalagi, Pinangki diketahui didakwa menerima suap dari Djoko Tjandra, melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan pemufakatan jahat dengan berencana menyuap mantan Ketua MA Hatta Ali dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Tuntutan yang dibacakan oleh jaksa terhadap Pinangki sangat ringan, tidak objektif, dan melukai rasa keadilan," kata Kurnia.

ICW membeberkan alasan pihaknya menaggapi tuntutan terhadap Pinangki tidak objektif dan melukai rasa keadilan. Pertama, saat melakukan tindakan korupsi, Pinangki berstatus sebagai penegak hukum.

"Terlebih ia merupakan bagian dari Kejaksaan Agung yang notabene menangani langsung perkara Djoko Tjandra. Namun, alih-alih membantu Kejaksaan Agung, Pinangki malah bersekongkol dengan seorang buronan perkara korupsi," tutunya.

Kedua, uang yang diterima Pinangki direncanakan untuk memengaruhi proses hukum terhadap Djoko TJandra. Sebagaimana diketahui, Pinangki berupaya agar Djoko Tjandra tidak dapat dieksekusi dengan cara membantu mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA).

Ketiga, tindakan Pinangki telah meruntuhkan dan mencoreng citra Kejaksaan Agung di mata publik. Menurut ICW, sejak awal kabar pertemuan Pinangki dengan Djoko Tjandra mencuat ke media, tingkat kepercayaan publik menurun drastis kepada Korps Adhyaksa tersebut.

Keempat, perkara Pinangki merupakan kombinasi tiga kejahatan sekaligus, yakni tindak pidana suap, permufakatan jahat, dan pencucian uang.

"Logika hukumnya, ketika ada beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang semestinya ada pemberatan, namun penuntut umum sepertinya tidak mempertimbangkan hal itu," kata dia.

Kelima, keterangan Pinangki selama persidangan justru bertolakbelakang dengan fakta yang diyakini oleh penuntut umum. Pada beberapa tahapan, salah satunya eksepsi, Pinangki membantah menerima uang sebesar USD 500 ribu dari Djoko Tjandra. Bantahan Pinangki ini bertolak belakang dengan dakwaan penuntut umum.

"Dengan pengakuan seperti ini, seharusnya jaksa tidak lagi menuntut ringan Pinangki," demikian kata Kurnia Ramadhana.[]

Top