JoMan Desak Copot Direksi Pupuk Indonesia

JoMan Desak Copot Direksi Pupuk Indonesia
Imanuel Ebenezer/Net

KATTA - Kemarahan Presiden Jokowi atas tingginya subsidi pupuk Rp 33  triliun per tahun yang tidak berdampak pada produktivitas pertanian disoroti relawan Jokowi. Manajemen BUMN Pupuk Indonesia dinilai harus bertanggung jawab.

Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan) Imanuel Ebenezer mengatakan, berdasarkan data yang dihimpunnya penyaluran subsidi selalu bermasalah dan berulang kali menjadi sorotan lembaga penegak hukum.

"Bahkan Direksi PT Pupuk Indonesia pernah OTT KPK . Begitu juga di banyak daerah ada saja pejabat yang bertanggung jawab soal pupuk yang terjerat hukum," kata Noel, demikian Imanuel Ebenezer disapa, melalui pesan elektronik kepada redaksi, Senin (11/1/2021).

Karena itu, tambah Noel, Direksi Pupuk Indonesia wajib diganti. Aktivis 98 ini menilai selama manajemen Pupuk Indonesia masih dikuasai kekuatan lama maka subsidi pupuk akan terus bermasalah.

Noel menilai skema penyaluran pupuk harus dirombak agar tepat sasaran. Panjangnya distribusi pupuk membuka ruang kebocoran dan KKN.

"Harga pupuk yang rendah dan murah mengundang orang jahat menjual ke pasar lain yang lebih murah. Misal pasar negara tetangga. Jangan jangan pupuk untuk petani kita yg tersedia hanya 60 atau 70 persen yang ada. Sisanya malah dijual ke luar negeri. Ini dari sumber saya lho," ungkap Noel.

Noel menyarankan agar pemberian pupuk langsung saja ke petani. Dengan demikian petani punya keleluasaan untuk membeli pupuk tertentu yang cocok untuk tanamannya.

Ia meyakini petani tidak akan curang dan menggunakan uang itu untuk keperluan lain. Karena pupuk sangat penting bagi mereka.

"Ini juga berpengaruh bagi harga pupuk. Mereka akan kompetitif. Harga juga murah," jelas Noel.

Menurut Noel, penyaluran pupuk ke petani tinggal persoalan pendataan yang detail saja. Dipilih benar-benar yang mana petani atau oligarki pertanian.[]

Top