Pengamat Kebijakan Publik:

Kapolda Metro Jaya Perlu Dibawa ke Pengadilan HAM

Kapolda Metro Jaya Perlu Dibawa ke Pengadilan HAM
Foto ilustrasi: kepolisian reka ulang insiden peristiwa Km 50 Jakarta-Cikampek/Net

KATTA - Pengamat kebijakan publik Syafril Sjofyan mengatakan kasus tewasnya laskar Front Pembela Islam (FPI) harus dibawa ke Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).

Pasalnya, temuan investigasi Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan terjadi pelanggaran HAM terhadap tewasnya empat dari enam laskar FPI yang ditembak polisi dari Polda Metro Jaya di Km 50 Tol Jakarta-Cikampek, Jawa Barat, pada 7 Desember 2020, itu.

"Semestinya Kapolda Metro Jaya (Irjen Fadil Imran) diseret kepengadilan HAM," kata Sjafril kepada KATTA, Jumat (9/1/2021).

Selain dibawa ke pengadilan HAM, menurut dia, Irjen Fadil juga harus diberhentikan dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab atas kasus tersebut.

"Kapolri dan Presiden harus segera memberhentikannya. Jika tidak, keduanya dapat disebut melindungi pelanggar HAM," ucap Sjafril.

Ia tidak sependapat dengan Komnas HAM yang merekomendasikan kasus tersebut dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran materiil lebih lengkap dan menegakkan keadilan.

"Dalam hal pengadilan pidana untuk mencari kebenaran materil seperti rekomendasi Komnas HAM, untuk kondisi sekarang meragukan," imbuh Sjafril yang juga aktivis pergerakan 77-78.

Dia menyinggung pentingya menuntaskan kasus tewasnya laskar FPI ke pengadilan HAM karena selama ini berbagai tindakan pelanggaran HAM sudah sering dipertontonkan aparat termasuk dalam menanggulangi berbagai aksi unjuk rasa mengkritisi pemerintahan.

Ia menyinggung pelanggaran HAM kategori ringan jelas disebutkan oleh PBB antara lain melakukan penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasi, dan melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan. Sementara, pelanggaran HAM berat merupakan pembunuhan secara sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil.

Oleh karenanya menurut Sjafril, Presiden Joko Widodo harus segera membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) independen sebagai tindaklanjut atas hasil investigasi Komnas HAM.

"Seandainya menolak, masyarakat juga mempunyai hak untuk membentuk TPF independen yang bermuara kepada pengadilan HAM internasional," tukas Sjafril Sjofyan.

Sementara itu, Kepolisian RI membentuk tim khusus menindaklanjuti temuan dan rekomendasi Komnas HAM terkait kasus penembakan enam anggota Front Pembela Islam atau laskar FPI.

"Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis merespon dengan menginstruksikan membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti temuan dari Komnas HAM," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi.

Argo mengatakan, tim tersebut akan menindaklanjuti temuan Komnas HAM secara profesional dan terbuka kepada masyarakat. Tim khusus itu terdiri dari Badan Reserse Kriminal, Divisi Hukum, serta Divisi Profesi dan Pengamanan.

"Menurut Komnas HAM penembakan yang dilakukan oleh Polri dilakukan oleh petugas lapangan dan tanpa perintah atasan, sehingga Komnas HAM merekomendasikan dibawa ke peradilan pidana sesuai UU No.39, bukan ke Pengadilan HAM menurut UU No.26," tutur Argo.[]

Top