Kepesertaan Jagoan PDIP Pemenang Pilkada Balam Dibatalkan KPU

Kepesertaan Jagoan PDIP Pemenang Pilkada Balam Dibatalkan KPU
Eva Dwiana-Deddy Amarullah/Net

KATTA - Mimpi Eva Dwiana dan Deddy Amarullah memimpin Bandar Lampung (Balam) sepertinya benar-benar akan kandas.

Setelah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), giliran Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membatalkan kepesertaan keduanya sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Balam pada Pilkada Serentak 2020.

"Memutuskan: Menetapkan: Pembatalan pasangan calon peserta pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2020."

"Kesatu: Membatalkan pasangan calon peserta pemilihan walikota dan wakil walikota bandar lampung atas nama calon walikota Hj. Eva Dwiana S.E dengan calon walikota Drs. Deddy Amarullah nomor urut 3 (tiga) dari partai pengusung PDI-P, Nasdem dan Gerindra," demikian bunyi surat keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor: 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021.

Surat keputusan pembatalan kepesertaan Eva-Deddy berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 8 Januari 2021.

Surat keputusan diterbitkan KPU Bandar Lampung menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi Lampung yang membatalkan kepesertaan Eva-Deddy karena terbukti melakukan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

"Memperhatikan: 3. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 tanggal 6 Januari 2021," demikian bunyi SK yang ditandatatangan Ketua KPU Bandar Lampung Deddy Triyadi itu.

Eva-Deddy berdasarkan rapat pleno rekapitulasi suara KPUD Bandar Lampung pada 16 Desember 2020 ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Balam 2020.

Eva-Deddy dinyatakan menang dengan mengumpulkan suara sebanyak 249.241, unggul atas pasangan Rycko Menoza-Johan Sulaiman yang diusung Partai Golkar dan PKS yang mendapatkan 92.428 suara, dan pasangan Yusuf Kohar-Tulus Purnomo dengan 93.280 suara.

Kemudian, pasangan nomor urut dua Yusuf Kohar-Tulus Purnomo yang didukung oleh Partai Demokrat, PAN, PKB, PPP, dan Perindo melaporkan dugaan kecurangan Pilkada Balam.

Bawaslu Provinsi Lampung selaku majelis sidang sengketa Pilkada memutuskan mendiskualifikasi pasangan Eva-Deddy sebagai terlapor karena terbukti melakukan pelanggaran TSM.

"Mengingat dan memutuskan  serta menyatakan terlapor terbukti secara sah melakukan pelanggaran TSM untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan Bandar Lampung 2020," ujar Ketua Majelis Sidang Fatikhatul Khoiriyah dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di Hotel dan Restoran Bukit Randu, Rabu 6 Januari 2021.

Bawaslu Lampung mencatat sejumlah dasar pertimbangan pelanggaran TSM sehingga memutuskan mendiskualifikasi Eva-Deddy.

Pelanggaran TSM dari pasangan calon Eva-Deddy terjadi di Kecamatan Sukabumi, dalam perbuatan menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lain dalam bentuk sembako yang dikemas sebagai bantuan Covid-19 oleh Wali Kota Bandar Lampung Herman HN, suami Eva Dwiana.

Kemudian, pelanggaran TSM terjadi di Kecamatan Labuhan Ratu. Berdasarkan keterangan dua saksi yang telah disumpah, yakni Meirina dan Indun, majelis berkesimpulan terjadi pelanggaran TSM dengan pemberian sembako yang dikemas bantuan Covid-19.

Pelanggaran lainnya yakni pemberian uang transportasi untuk kader PKK sebesar Rp 200 ribu kepada 100 orang di setiap kelurahan di dua kecamatan. Uang tersebut dibagikan aparatur pemerintah kota disertai dengan pesan-pesan untuk pemenangan pasangan Eva-Deddy.

Menanggapi putusan Bawaslu, M Yunus selaku kuasa hukum Eva-Deddy menyatakan akan melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA) dan Dewan Kehormatan Penyelengara pemilu (DKPP).

Yunus menyebut putusan majelis persidangan sidang penanganan pelanggaran administrasi TSM Pilkada Bandar Lampung 2020 tidak adil.

Ia mengklaim, fakta-fakta persidangan tidak sepenuhnya diakomodir misalnya keterangan penyelenggara yaitu Bawaslu Bandar Lampung tidak sepenuhnya dijadikan dasar pertimbangan untuk putusan.

"Di Lampung Tengah, pertimbangan pihak terkait Bawaslu dijadikan acuan utama. Tetapi di Bandar Lampung tidak ada satu pun jadi keterangan pihak terkait Bawaslu dijadikan pertimbangan," tegas Yunus.[]

Top