Usulan RI Buka Hubungan dengan Israel Cacat Moral

Usulan RI Buka Hubungan dengan Israel Cacat Moral
Abdurrahman Syebubakar/Net

KATTA - Ketua Dewan Pengurus Institute for Democracy Education (IDe) Abdurrahman Syebubakar menyebut usulan agar Indonesia menormalisasi dan membangun hubungan diplomatik dengan Israel yang kembali menguat belakangan ini sebagai usulan cacat moral.

"Cacat moral karena usulan itu tidak sesuai dengan semangat Pancasila, sila ke 2 Kemanusiaan yang adil dan beradab dan diktum Pembukaan UUD45 yang mengamanahkan dihapusnya penjajahan di atas dunia," kata Abdurrahman melaui pesan elektronik kepada KATTA sesaat lalu, Sabtu (26/12/2020).

Selain cacat moral, lanjut dia, menjalin hubungan dengan Israel juga akan sia-sia bahkan lebih banyak mudhorat atau kerugiannya bagi RI. Hubungan diplomatik dengan RI akan memperkuat basis legitimasi eksistensi Zionis Israel dan secara tidak langsung RI menghalalkan pendudukan ilegal (penjajahan) Israel atas tanah bangsa Palestina.

"Sebagian negara-negara Arab atas nama kepentingan masing masing dan ratusan negara anggota PBB memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Apa yang dapat mereka lakukan? Apa hasilnya? Hasilnya adalah semakin kuatnya posisi Israel sementara rakyat Palestina (muslim dan nasrani) tetap tertindas," tuturnya.

Sebaliknya, kata dia, wibawa dan legitimasi pemerintah akan jatuh oleh karena membangun hubungan diplomatik dengan Israel berseberangan dengan aspirasi sebagian besar rakyat.

"Langsung atau tidak, sengaja atau tidak, usulan ini (jika direalisasikan) dapat menganggu stabilitas politik dalam negeri yang sudah rapuh, berhimpitan dengan berbagai masalah yang dihadapi rakyat," imbuhnya.

Abdurrahman sudah sejak lama menyoroti bahwa ada sebagian kelompok dalam negeri yang  getol mengusulkan dibukanya hubungan diplomatik RI-zionis Israel dengan berbagai dalih, baik yang disampaikan secara terang benderang maupun terselubung. Namun ia memastikan usulan tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan dan perdamaian.

"Tidak juga berlandaskan kalkulasi rasional politik hubungan internasional tetapi karena faktor tersembunyi atau hidden agenda yang bersifat materialistik dan sektarian," tukasnya.[]

Top