Mahfud MD Tak Perlu Repot Bentuk Tim Pemburu Koruptor

Koruptornya Sudah Datang Nggak Ditangkap Kok

Mahfud MD Tak Perlu Repot Bentuk Tim Pemburu Koruptor
Neta S Pane/Net

KATTA - Menko Polhukam Mahfud MD tidak perlu repot-repot membentuk Tim Pemburu Koruptor. Mahfud cukup mengawasi lembaga penegak hukum dan instansi di bawah koordinasinya agar serius memberantas korupsi.

Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, pembentukan Tim Pemburu Koruptor dari rezim ke rezim tidak ada gunanya. Koruptor tetap nyaman dan happy kabur ke luar negeri. Saat ini misalnya, ada 39 koruptor buronan di luar negeri karena Tim Pemburu Koruptor yang dibentuk rezim masa lalu kerjanya slow-slow saja.

"Sebab itu lebih baik Mahfud sebagai Menko Polhukam yang membawahi Polri, Kejaksaan, Menkumham, dan lain-lain mendorong dan mengawasi secara agresif kinerja lembaga di bawah koordinasinya. Ini lebih bermanfaat ketimbang Mahfud berhalusinasi dengan pembentukan Tim Pemburu Koruptor yang bisa tumpang tindih dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK," kata Neta, Selasa 21 Juli 2020.

Ia mencontohkan kasus Djoko Soegiarto Tjandra atau Joko Tjandra. Mahfud menurutnya cukup mendorong dan mengawasi kinerja lembaga di bawah koordinasinya untuk menangkap buronan korupsi Bank Bali yang merugikan negara Rp940 miliar itu dan menciduk semua pejabat negara yang memberi karpet merah kepadanya.

Mahfud misalnya segera mendalami pengakuan Mabes Polri yang mengatakan bahwa Brigjen Prasetyo mendampingi Joko Tjandra dalam perjalanan ke Kalimantan Barat. Ada banyak hal yang perlu digali Mahfud antara lain dalam rangka kepentingan apa antara jenderal polisi itu dengan sang buronan kakap ke Kalimantan Barat? Benarkah Brigjen Prasetyo mengawal Joko Tjandra agar tidak diganggu siapa pun selama perjalanan ke Kalimantan Barat?

Lalu, apakah pengawalan sang jenderal ini murni gratis dan tidak ada gratifikasi di baliknya? Mungkinkan pengawalan itu inisiatif pribadi atau ada jenderal yang lebih tinggi yang memerintahkan Brigjen Prasetyo mengawal Joko Tjandra?

Jika pengawalan itu atas inisiatif Brigjen Prasetyo, kata Neta, tentu saat Joko Tjandra muncul di Bandara Pontianak sudah ditangkap oleh Kapolda Kalbar karena pangkat Kapolda lebih tinggi dari Prasetyo. Dan jika Kapolda Kalbar tidak tahu Joko Tjandra muncul di wilayah tugasnya tentu lebih aneh lagi. Sebab akan menjadi pertanyaan kenapa Kapolda Kalbar tidak tahu, ada apa dengan cara kerja intelijen di Polda Kalbar sehingga mereka tidak bisa mendeteksi kemunculan seorang buronan kakap di wilayah tugasnya.

"Untuk itu Menko Polhukam perlu mendesak Mabes Polri menjelaskan secara transparan tentang aksi pengawalan Brigjen Prasetyo terhadap Joko Tjandra dan kenapa Kapolda Kalbar membiarkan serta tidak menangkap buronan kakap yang sudah buron selama 11 tahun itu.

"Ini penting agar mata rantai kasus Joko Tjandra terungkap terang benderang dan para pejabat Mabes Polri tidak membuat misteri baru. Menko Polhukam perlu agresif mengawasi kinerja Polri. Ini lebih urgent dan strategis ketimbang membentuk Tim Pemburu Koruptor. Wong koruptornya sudah datang nggak ditangkap kok malah dikasih surat jalan, lalu apa manfaat Tim Pemburu Koruptor?" demikian kata Neta S Pane.[]

Top