Kasus Djoko Tjandra

Pigai: Pemecatan Jenderal Polisi Patut Diduga Alibi Tutup Keterlibatan Jokowi

Pigai: Pemecatan Jenderal Polisi Patut Diduga Alibi Tutup Keterlibatan Jokowi
Djoko Tjandra/Net

KATTA - Pemecatan tiga jenderal polisi yang memberi karpet merah kepada buronan korupsi Djoko Soegiarto Tjandra atau Joko Tjandra, menjadi perhatian.

Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai mempertanyakan pemecatan tersebut. Pemecatan justru menimbulkan kecurigaan sebagai upaya menutupi keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sircumtance of crime patut diduga pemecatan ini alibi untuk menutupi keterlibatan atau keterkaitan Jokowi dalam kasus Joko Tjandra," kicau Pigai di akun Twitternya, Senin 20 Juli 2020. Singkatan-singkatan dalam kicauan Pigai sudah disesuaikan redaksi.

Diketahui, Kapolri Jenderal Idham Azis memecat tiga jenderal karena dinilai menyalahgunakan kewenangan, membantu dan melindungi Djoko Tjandra.

Ketiga jenderal yang dicopot dari jabatannya adalah Kepala Divisi Hubungan Internasional Irjen Napoleon Bonaparte, Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Nugroho Slamet Wibowo, dan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo.

Irjen Napoleon dan Brigjen Nugroho Wibodo menghapus red notice sehingga Djoko Tjandra bebas keluar masuk Indonesia. Sementara Brigjen Prasetijio menerbitkan surat jalan untuk Djoko Tjandra sehingga buronan kasus korupsi Bank Bali yang merugikan negara Rp 940 miliar itu tunggang langgang pergi dari Jakarta ke Pontianak, kemudian menghilang kembali.

Pigai menautkan link berita Tempo yang menyingung pertemuan Jokowi dengan adik Djoko Tjandra, Sangkara Tjandra.

Berita itu mengutip pernyataan anggota Komisi III DPR Benny K. Harman yang meminta Presiden Jokowi memberikan penjelasan kepada publik mengenai sengkarut kedatangan Djoko Tjandra dan kaitannya soal pertemuan Presiden Jokowi dengan Sangkaran Tjandra dalam sebuah jamuan makan malam pada tahun 2015 silam di Papua Nugini. Jamuan makan malam itu diberitakan difasilitasi pemerintah Papua Nugini.

Nah, pemecatan ketiga jenderal itu menimbulkan tanya bagi Pigai. Memecat jendeal menurut dia bukan kebiasaan di korps baju cokelat.

"Lima tahun saya pernah menangani ribuan kasus HAM di kepolisian. Sebagian rekomendasi ditindaklanjuti tapi tidak sampai pecat jenderal polisi," demikian kicau Natalius Pigai.[]

Top