Tak Sesuai Nomenklatur

Sri Mulyani Diminta Tinjau Ulang Bantuan untuk BUMN

Sri Mulyani Diminta Tinjau Ulang Bantuan untuk BUMN
Sri Mulyani-Erick Thohir/Net

KATTA - Pemberian bantuan dana segar berupa penyertaan modal negara (PMN) dan dana talangan sebesar Rp143 triliun kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sama sekali tidak mengedepankan aspek management resiko investasi seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintahan. Untuk itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani diminta meninjau ulang kebijakan tersebut.

"Bila melihat rincian anggaran dari lampiran Perpres 72 Tahun 2020, PMN yang diberikan kepada Kementerian BUMN ini sangat layak dipertanyakan. Sebab, peruntukan PMN dalam program PEN adalah untuk perusahaan BUMN yang terdampak Covid-19 tetapi faktanya, perusahaan BUMN yang tidak terkena dampak yang mendapatkan PMN," kata Koordinator Presidium Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI), Deni Iskandar, di acara diskusi santai Indonesian Of Social Political Institute (ISPI) bertajuk "Setelah Covid-19: Indonesia Dalam Ancaman Krisis dan Resesi Ekonomi" di Jakarta, Minggu, 19 Juli 2020.

Deni menyinggung PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Krakatau Stell dan PT Hutama Karya, PT Pertamina (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, perusahan-perusahaan pelat merah itu tidak tepat dan tidak layak menerima PMN maupun dana talangan.

"Harusnya perusahaan yang bermasalah dalam pengelolaan management internal tidak usah diberikan anggaran. Faktanya apa, perusahaan model ini malah diberikan anggaran oleh Sri Mulyani. Inikan seolah-olah, ketidakmampuan seorang direksi dan komisaris mengelola perusahaan BUMN dibiarkan oleh negara. Harusnya, direksi dan komisaris bertanggung jawab kepada negara tapi ini justru jadi beban buat negara," tegas Deni.

Deni menegaskan pemberian bantuan bertentangan nomenklatur perundang-undangan. Ia mencontohkan, pemberian anggaran dalam bentuk PMN pada PT BPUI (Persero) sebesar Rp11,8 triliun layak dipertanyakan sebab pemberian PMN untuk pembayaran klaim asuransi Jiwasraya yang saat ini ditangani oleh PT Nusantara Life. Padahal, kasus gagal bayar Jiwasraya terjadi sebelum Covid-19.

Begitu juga dengan pemberian anggaran Rp3 triliun kepada PT Krakatau Stell. Harus dicatat bahwa, setiap tahun PT Krakatau Stell tidak bisa keluar dari kerugian dan masalahnya terletak pada management internal perusahaan, bukan karena Covid-19.

"Jadi untuk apa diberikan anggaran bantuan oleh negara, mending bubarin saja. Negara lagi krisis, APBN defisit, harusnya BUMN membantu negara tapi malah membebani negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus meninjau ulang soal pemberian PMN dan dana talangan pada perusahaan BUMN," tegas Deni Iskandar.[]

Top