Politisasi Agama

Politisasi Agama
Ilustrasi/Net

JAGAT politik tanah air akan masuk babak mendebarkan, jika Pilkada 2020 masih menggunakan cara mengajak pemilih dengan sentimen keagamaan. Politisasi agama menjadi perhatian mengingat kurang elok dan mengundang benturan tidak sahat.

Agama yang tadinya sebagai institusi sakral perlahan tapi pasti menetes pada instrumen pemenangan pilkada. Instrumen tersebut mencabut status sakral agama pada wilayah pragmatis.

Gugusan nilai menjadi rebutan para kontestan untuk kepentingan politik masing-masing. Perang ayat tidak bisa dihindarkan, bahkan label menyeramkan disemburkan satu dan lainnya. Satu kelompok mengatakan jika tidak mendukung jagoannya, maka orang tersebut sesat.

Identifikasi surga dan neraka segera saja ramai di ruang publik. Identifikasi ekstrim ini menjadikan hajatan politik menjadi sangat mencekam. Ruang publik menjadi wahana penghukuman satu dan lainnya.

Status ahli surga dan neraka yang tadinya merupakan kewenangan Yang Kuasa, beralih seketika pada tim sukses masing-masing. Stempel ini menjadikan hajatan politik tercerabut dari akarnya sebagai proses demokrrasi bersifat profan.

Demokrasi adalah cara terkini yang dipilih kita semua dalam melahirkan seorang pemimpin. Proses demokrasi ini sama sekali tidak ada hubungan dengan status keagamaan warga.

Negeri ini terdiri dari beragam keyakinan dan agama yang telah berdiri kokoh puluhan tahun. Jika demokrasi dibajak oleh kepentingan tertentu yang menggunakan politisasi agama, maksa tatanan bineka tersebut akan t6czerancam

Adalah Pilkada DKI 2017 yang tersulut emosi publik dengan pernyataan Ahok terkait surat Almaidah. Sedetik setelagh itu, salah ucap Ahok digoreng sebagai yang melecehkan umat beragama.

Waktu itu menjadi sangat berbeda dengan pilkada lainnya, Ahok mengalami penggerusan elektabilitas dengan politisasi agama. Ruang publik penuh sesak dengan kosakata penuh kebencian yang menjadikan pilkada kering dari rasa saling menghargai.

Kita semua meyakini bahwa cara-cara menggoreng isu agama punya elektoral sehingga memungkinkan lahir kembali di masa mendatang. Karena pasca kesuksesan di Pilkada DKI Jakarta pola sama digunakan di medan laga pilpres.

Narasi kebencian yang disemburkan ke ruang publik hampir saja menenggelamkan pemilih dalam keberpihakan ekstrim. Sebuah keberhasilan penggiringan pemilih yang sangat menjanjikan bagi siapa saja yang ingin duduk di kursi empuk kekuasaan.

Politisasi agama juga dikawinkan dengan narasi kemiskinan yang dominan disebabkan oleh sistem yang ditengarai tidak mengindahkan norma agama. Kawin silang ini terasa berhasil saat kondisi perekonomian kita masih mengkhawatirkan.

Kondisi perekonomian kita memang masih belum berpihak pada setiap warga kita yang setiap hajatan politik digelar berharap ganti pemimpin lebih baik. Saat sama sistem tata kelola perekonomian berpihak pada segelintir orang yang mendapatkan fasilitas melimpah ruah.

Politisasi agama akhirnya sulit hilang karena dentumannya dibantu dengan harapan mendasar hidup. Mereka yang tertindas itu akhirnya menjadi target empuk setiap kontestasi politik.

Tinggal kita semua menutup rapat potensi konflik yang kemungkinan lahir dari politisasi agama. Jika potensi konflik itu tidak bisa diantisipasi sedini mungkin maka bangunan kebangsaan ini akan goyang. Dan ini bisa sangat merugikan dibandingkan pesta pora kemenangan.

Siapa pun yang menang dalam kontestasi pilkada punya beban berat membangun. Bukan penyederhaan kepentingan yang dibungkus naras kebencian karena beda keyakinan dan agama.[]

Top