Melarang Korupsi Politisi

 Melarang Korupsi Politisi
Ilustrasi/Net

JAMAK terbaca di media, kasus korupsi banyak dilakukan politisi. Korupsi seolah menjadi cara politisi memperkaya diri sendiri dan atau kelompoknya. Mengingat setiap kasus korupsi terungkap distribusi uang haram itu dinikmati sendiri dan kelompoknya.

Apapun alasannya, mengambil uang bukan semestinya tidak bisa ditoleransi. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak yang dirugikan ketika korupsi itu dilakukan. Rakyat sudah terlanjut menderita mendengar bahkan merasakan langsung dampak dari korupsi tersebut.

Adalah kesulitan mendapatkan blanko E-KTP yang sampai kini masih diderita oleh banyak masyarakat. Mega korupsi yang menyeret politisi Golkar Setya Novanto itu bukan hanya ramai diberitakan, tapi sangat terasa oleh masyarakat.

Ada dugaan sementara pakar, bahwa sebab lahirnya korupsi politisi adalah kejar setoran. Menjadi politisi harus berkocek tebal sehingga satu saat nanti bekuasa harus sedapat mungkin mengembalikan modal. Bahkan jika memungkinkan untuk menumpukkan pundi untuk kerja politik di masa mendatang.

Selain itu, korupsi juga diadreskan untuk biaya portai politik yang dalam praktiknya masih belum terbentuk secara sempurna. Pembiayaan partai politik yang secara yuridis memang dijamin oleh glontoran uang negara, tapi terasa belum mencukupi.

Banyak agenda partai politik yang memerlukan asupan dana lumayan besar, tapi saat bersamaan kanal pendapatan dari iuran kader belum mencukupi. Jika mengandalkan asupan dari uang negara juga belum cukup. Pada akhirnya mendayagukan kekuatan politik untuk mencari sumber pendanaan lain.

Kita semua mengetahui cara jualan pengaruh karena bekuatan politik menjadi pintu awal korupsi dari politisi. Petinggi parpol kerap membuat pasukan khusus untuk mengawal jatah tertentu dari belanja negara. Ujung-ujungnya banyak politisi menjadi operator pengawalan jatah parpol dari setiap belanja negara.

Realitas korupsi politisi ini entah siapa yang bisa melarang. Secara etik memang ditetapkan bahwa korupsi haram dilakukan oleh siapa saja, termasuk seorang politisi. Tapi faktnya meski hukuman bagi koruptor itu sudah ada, tangkap tangan tidak pernah berhenti di lapangan.

Larang korupsi bukan barang baru, jauh sebelum KPK lahir upaya untuk mengerem laju kebocoran uang negara terus dilakukan. Korupsi juga bahkan telah terekam dalam sejarahnya dimulai ketika negara ini meraih kemerdekaan.

Tapi kita seringkali kesulitan melarang korupsi bukan terkait norma hukum yang ada. Korupsi sudah menjadi momok paling menakutkan setiap kali ketika bicara soal bersih dan berwibawa dalam pengelolaan uang negara.

Karena sudah lama menjadi problem sosial, korupsi sudah mengalami transformasi banyak bentuk yang pada satu saat pernah dikatakan sebagai yang sudah melembaga. Bahkan sudah menjadi kebiasaan sehingga bisa menghilangkan rasa bersalah ketika memanfaatkan peluang untuk melakukan korupsi.
 
Peluang melakukan korupsi akan terbuka lebar ketika korupsi sudah dianggap biasa, karena tidak jera atau tuntutan nyata seperti yang terjadi pada politisi. Rasa jera pada akhirnya akan membentur ruang hampa, meski hukuman berat sekalipun.[]

Top