Pemerintah Masih Alergi dengan Kebebasan Berpendapat

Pemerintah Masih Alergi dengan Kebebasan Berpendapat
Demonstrasi mahasiswa

KATTA - Pemerintah dinilai mengalami ketakutan dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan kelompok masyarakat.  

"Misalnya aksi mahasiswa yang Reformasi Dikorupsi kemarin, kemudian juga terkait Papua. Ini sebenarnya punya dua persoalan mendasar. Jadi negara begitu takut dengan kumpulan besar, itu kemudian menjelma dalam bentuk statement, menjelma dalam bentuk ekspresi, ungkapan yang diserang langsung kepada negara," ujar Deputi Direktur Bidang Riset Lokataru Foundation, Mufti Makarim saat diskusi 'Penyempitan Ruang Kebebasan Sipil di Indonesia Era Jokowi' di Ashley Hotel, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin, (28/10/2019).

Padahal, menurut Mufti, negara demokrasi menjunjung tinggi kebebasan berpendapat agar pemerintah bisa terus berjalan dengan baik. Setidaknya ada empat hak yang harus diberikan negara kepada warganya.

"Padahal kalau kita lihat negara besar Amerika sendiri mengatakan kebebasan berbicara adalah pilar dari hak yang menyebabkan negara itu bisa eksis. Kalau kita lihat awal dalam proses formulasi DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), nggak bisa diabaikan negara itu harus menjamin 4 aspek. Pertama freedom of speech (kebebasan berpendapat), freedom of religion, freedom from fear, freedom of want," ujarnya.
Baca juga: Massa KASBI Long March Menuju Istana, Lalin Jl MH Thamrin Macet Parah
Mufti berharap Indonesia tidak antikebebasan berpendapat. Menurutnya, kebebasan berpendapat adalah cita-cita demokrasi.

"Jadi kalau sekarang justru alergi dengan freedom of speech ini jangan-jangan kita punya cita-cita demokrasi yang ambigu. Beberapa teman-teman di Lokataru, apakah yang kita harapkan demokrasi tanpa hak," lanjut Mufti.
Mufti mengatakan mimpi Indonesia adalah menjadi negara yang stabil baik secara politik maupun pembangunan. Namun, untuk mencapai mimpi itu, 4 pilar demokrasi tersebut harus dikedepankan.

"Mimpinya adalah kita negara modern, negara yang politiknya stabil, kita mau negara yang development-nya sudah selesai dan itu saya tidak punya gambaran lain selain menoleh ke negara tetangga. Makanya kecenderungannya adalah 4 pilar yang saya sampaikan itu digerogoti satu-satu," tukas Mufti.

Mufti menilai, kebebasan berpendapat saat ini banyak sandungannya. Dia menyebut kebebasan berpendapat itu kemudian berujung pada dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap kepala negara.

"Tapi yang paling fatal pilar yang paling fundamental adalah freedom of speech, orang tidak boleh ngomong, tidak boleh bicara, sandungannya banyak betul. Kalau dulu sandungannya adalah nama baik, kalau sekarang penistaan agama, kemudian juga penghinaan kepala negara dan seterusnya, ini juga semakin meluas," kata Mufti.

Mufti menilai aksi mahasiswa beberapa hari belakangan ini berhasil menciptakan kerumunan massa yang besar. Sehingga aksi tersebut dapat memberikan tekanan kepada negara.

"Ini yang saya kira dalam konteks aksi mahasiswa dan gerakan di Papua kemarin yang dikhawatirkan adalah crowd, berkembangnya kerumunan besar yang kemudian bisa bergerak memberikan tekanan kepada negara," tandas Mufti.

Top