Yang maha kuasa Covid-19

Yang maha kuasa Covid-19
Rizieq Shihab disambut pendukung di Petamburan/Net

KETIKA nyonya rumah berkomentar tentang Imam Besar Habib Rizieq Shihab (HRS,) betapa beraninya untuk kembali ke Indonesia, saya tergelitik komen singkatnya tersebut. Sehingga diskusi singkat terjadi. Jarang sekali terjadi diskusi. Dia senang nonton sinetron, sementara saya tidak ada waktu. Lagian saya memang tidak suka.

Nah saya harus mengamati, bisa saja pikirin atau pendapat perempuan yang saya cintai tersebut, mewakili pemikiran sebagian perempuan di Indonesia. Relatif sangat religius dibanding kaum lelaki, yang untuk ini bisa jadi topik diskusi lain.

Lho, kan pulang  ke Negara sendiri apa yang mesti ditakuti? Semua perangkat perundangan-undangan dan peraturan melindungi segenap warga Negara.  Iya tapi hukum bisa juga diakali untuk memperdaya dan medzalimi  warga negara  lirih jawab ibu anak saya. Wah, jadi mikir juga, rupanya diam-diam dia jadi pengamat yang kritis.

Kembali ke topik, kepulangan HRS yang hanya seorang ulama, bukan jenderal, bukan pimpinan parpol yang punya seabreg kekuasaan, ternyata telah membuat rejim pemerintahan Jokowi menjadi sangat sibuk dan bingung. Bingung tergambarkan dari reaksi. Tidak saja Menkopulhukam dengan barisannya lengkap jumpa pers disertai ancaman. Barisan Panglima dan elit TNI pun tidak kalah sibuk mengadakan jumpa pers juga disertai ancaman tidak jelas siapa dan untuk tujuan perang apa. Akan tetapi semua dapat disimak di media.

Seolah sedang menghadapi adanya ancaman perang dari luar, yang telah mengepung dari darat, laut dan udara. Tidak kurang Kapolri setelah dipanggil Presiden Jokowi menghukum para jenderal polisi, Kapolda Jabar dan DKI dicopot dianggap tidak mampu mengatasi kerumunan, sementara katanya Covid-19 masih merajalela. Tidak kalah seru Mendagri juga tidak ketinggalan mengeluarkan intruksi mengancam para kepala daerah bisa saja dicopot jika melanggar prosedur penanggulangan Covid-19.

Usut punya usut virus corona yang berasal dari Cina itu dijadikan kuasa momok. Virus menjadi bahaya global. Juga bagi Indonesia. Selama 9 bulan virus dari Cina menjadi penghuni yang tidak terdaftar di Indonesia. Tidak punya KTP, tapi liar dan bisa menjalar. Virus yang sampai sekarang belum ada obatnya. Maha kuasa Covid-19. Berkuasa dan bisa ditambah kuasa.

Indonesia tidak melakukan lockdown walaupun punya UU tentang Karantina Kesehatan sejak 2018, mirip dengan lockdown dengan berbagai konsekwensinya harus ditanggung oleh pemerintah pusat. Pemerintah Jokowi ternyata tidak enjoy menggunakan UU tersebut karena ada konsekwensi yang tidak bisa disanggupi, sehingga dibuatlah PP tentang PSBB yang lebih lunak tanpa ada konsekwensi terhadap pelanggarnya.

Kehadiran HRS yang dikatakan oleh isteri saya sebagai keberanian ternyata membuat bingung rejim Jokowi. Kemanapun HRS hadir, di Bandara, di pesta kawinan di rumah, kunjungan ke gurunya di Megamendung Bogor. Dikerubutin bagaikan semut. Pendukung dan pencinta ulama mnyambut dengan gegap gempita. Sepanjang jalan penuh kenangan.

HRS juga mengungkap rencananya untuk berkeliling ke seluruh Indonesia berdakwah dengan tema Revolusi Akhlak. Nah terbayang oleh rejim Jokowi, jika HRS akan selalu dikerubutin oleh pendukung  bila hadir ke daerah-daerah. Bahaya. Bahaya buat rakyat jelas tidak karena rakyat dengan senang hati datang menyambut. Kadang tanpa pakai 1 M alias Masker. Bahaya buat rejim sepertinya lebih kena.

Covid-19 yang telah berkuasa selama 9 bulan dijadikan lebih kuasa lagi. Kapolda di copot tidak mampu mengatasi Covid. Kepala Daerah diancam diberhentikan gegara Covid. Suntikan virus keberanian kepada para Kapolda dan kepala daerah untuk menghentikan kerumunan rakyat dengan kehadiran HRS di manapun. Ini pasti. Karena kerumunan pilkada serentak yang telah berlangsung beberapa bulan yang lalu sepi dari larangan dan ancaman, tidak ada jumpa pers Barisan Menkopolhukan. Tidak ada juga jumpa pers Panglima TNI dan jajarannya. Bahkan Pangdam TNI di Jakarta tidak menurunkan pasukan khusus mencopot  baliho pada Pilkada. Tidak juga mengancam pembubaran partai  yang sudah semena-mena melanggar Covid dengan berbagai kerumunan.  

Jadi ingat diskusi kecil dengan nyonya rumah, apa betul HRS punya keberanian. Terutama keliling berdakwah Revolusi Akhlak. Rakyat pasti menunggu. Polisi karena tugasnya menjaga rakyat, akan mengawal sehingga dakwah berjalan lancar. TNI karena tugasnya untuk mempertahankan bangsa dan negara, sepertinya tidak akan lagi mencopot baliho. Malu. Diketawain oleh pemberontak bersenjata di Papua.[]

*Penulis adalah pengamat kebijakan publik, aktivis pergerakan 77-78.

Top