BAI Subang Tolak UU Cipta Kerja karena Menyengsarakan Rakyat

BAI Subang Tolak UU Cipta Kerja karena Menyengsarakan Rakyat
Ketua BAI Kabupaten Subang, Darman Sri Gandi, SH saat di kantornya di Kabupaten Subang/IST

KATTA - Dewan Pimpinan Cabang Badan Advokasi Indonesia (DPC BAI) Kabupaten Subang menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja ditetapkan sebagai Undang-Undang (UU) karena akan berdampak menyengsarakan rakyat.

Omnibus law RUU Cipta Kerja telah resmi disahkan DPR menjadi UU pada rapat paripurna, Senin (5/10/2020).

RUU Cipta Kerja merupakan RUU yang diusulkan Presiden dan merupakan RUU Prioritas Tahun 2020 dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020.

Ketua BAI Kabupaten Subang, Darman Sri Gandi, SH menilai UU Cipta Kerja banyak merugikan rakyat, terutama bagi buruh. Sebab, lebih berpihak kepada pengusaha.

"Terkait upah minimum, memangkas pesangon, penghapusan izin atau cuti khusus, dan outsourcing semakin tidak jelas," ujar Darman, dalam rilisnya, Selasa (06/10/2020).

Selain itu, lanjut dia, memberikan ruang bagi pengusaha mengontrak sesorang pekerja tanpa batas waktu.

"UU Cipta Kerja ini menghapus ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," ujarnya.

Padahal, kata dia, pasal tersebut mengatur tentang aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

"PKWT hanya boleh dilakukan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun," ujarnya.

Sehingga, kata dia, UU Cipta Kerja tidak sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45). "Karena akan menyengsarakan rakyat," tegasnya. [rls]

Top