Memenuhi Legal Standing, Rizal Ramli Malah Dirugikan Presidential Treshold

Memenuhi Legal Standing, Rizal Ramli Malah Dirugikan Presidential Treshold
Tokoh nasional Rizal Ramli didampingi Refli Harun tengah mengajukan judicial review terkait presidential treshold 0 persen ke Mahkamah Konstitusi.

KISAH perjuangan tokoh nasional Dr Rizal Ramli untuk menjadi calon presiden demi mengubah Indonesia menjadi lebih baik, ternyata cukup panjang.

Pada Pilpres 2009 Rizal Ramli telah mendapatkan dukungan dari 12 partai  peserta pemilu untuk menjadi capres.

Partai-partai yang bergabung dalam Blok Perubahan ini memiliki jumlah suara 11,88 persen suara sah nasional, dengan kader-kader yang menempati ribuan kursi DPRD Provinsi/Kabupaten. Namun, partai-partai yang telah lulus verifikasi ini terkendala tidak lolos treshold.  

Sehingga suara mereka hilang begitu saja, terganjal oleh syarat  Presidential Threshold yang memuat ketentuan untuk mengajukan pasangan capres dan cawapres gabungan partai harus memiliki 25 % kursi di DPR atau 20 % suara sah nasional dalam pemilu legislatif.

Menjelang Pilpres 2019 partai-partai besar  juga menawarkan Rizal Ramli untuk menjadi capres. Dukungan juga diberikan oleh puluhan ormas dan komunitas masyarakat dari berbagai daerah, termasuk lembaga survei, serta sejumlah tokoh terkemuka. 

Bukti dukungan terhadap Rizal Ramli ini dapat dilihat melalui pemberitaan media massa  yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat. 

Dari fakta-fakta berupa dukungan yang sangat luas tersebut secara esensi Rizal Ramli memenuhi legal standing untuk mengajukan judicial review terhadap Presidential Treshold di Mahkamah Konstitusi.

Rizal Ramli merasa sangat dirugikan oleh syarat Presidential Treshold yang berlaku saat ini.

Hal lainnya partai-partai besar yang menawarkan Rizal Ramli untuk menjadi Calon Presiden RI bersikap sangat transaksional, yaitu meminta biaya finansial yang sangat besar (Uang Mahar) sebagai ongkos dukungan.

Permintaan ini tentu tidak sanggup direalisasikan oleh Rizal Ramli. Selain tidak memiliki kekayaan yang besar, selama kariernya memegang berbagai jabatan penting, Rizal Ramli tidak pernah korupsi. 

Sebagai cendikiawan dan profesional sejak muda Rizal Ramli selalu menjaga integritas pribadi, serta memiliki keberpihakan yang tinggi kepada kepentingan rakyat.

Rakyat Indonesia dirugikan dengan pembatasan calon akibat threshold, dirugikan krn kehilangan kesempatan untuk memilih pemimpin amanah yang mampu membawa keadilan, kemakmuran dan kejajaan Indonesia.

Pernah ada yang bertanya apakah Rizal Ramli dapat membuktikan praktek transaksional yang dilakukan oleh partai-partai politik besar, seperti yang dialaminya dalam Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Pertanyaan seperti ini pada dasarnya sangat naif, karena proses tawar menawar dalam politik atau dalam Pilpres sangat mustahil ada buktinya. 

Oleh: Arif Gunawan, Jurnalis senior

Top