Pilkada Bermartabat

DKPP Wanti-wanti Penyelenggara Pemilu Kokoh Jaga Etika

DKPP Wanti-wanti Penyelenggara Pemilu Kokoh Jaga Etika
Foto/KATTA

KATTA - Penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab besar dalam upaya mewujudkan proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang berintegritas dan bermartabat.

Karena itu sudah sepantasnya penyelenggara pemilu mengambil sikap dan memastikan tindakan apapun yang dilaksanakan senantiasa bersandarkan pada integritas dan etika.  

Demikian disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Pengelenggara Pemilu (DKPP) Teguh Prasetyo saat Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kantor KPU Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kamis (24/9/2020) malam.

Penyelenggara pemilu, baik dari jajaran KPU maupun Bawaslu, diingatkan Teguh Prasetyo tidak melanggar kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) sehingga terwujud Pilkada serentak 2020 yang berintegritas dan bermartabat.

"Etika tidak hanya mendasarkan kita selaku penyelanggara pemilu mengurusi suara, mengurusi pemilihan, tapi termasuk hal-hal yang sifatnya pribadi," katanya.

Delapan tahun berdiri DKPP telah banyak menerima aduan dugaan pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu yang terkait urusan pribadi dan kasus-kasusnya sudah diputus. Teguh Prasetyo mencontohkan mulai dari kasus mengenakan kaos peserta pemilu, nikah sirih, main judi hingga urusan utang piutang antara penyelenggara pemilu dengan tokoh partai politik.

"Segala hal dilaporkan DKPP. Ini real terjadi, bukan dibuat-buat. Ini artinya urusan integritas tidak hanya soal pemilu," imbuhnya.

Teguh Prasetyo mengibaratkan pentingnya etika penyelenggara pemilu seperti pondasi gedung pencakar langit. Gedung 209 lantai Burj Khalifa di Dubai atau gedung Petrona setinggi 88 lantai di Malaysia dapat berdiri kokoh, tidak goyah, bahkan tidak roboh saat diterjang angin puting beliung atau gempa lantaran kuatnya pijakan kedua gedung tersebut.

"Karena penyelenggara pemilu belum punya pijakan kuat sehingga gampang goyang, penyelenggara gampang dipermainkan," jelasnya.

Selain kokoh menjaga etika, lebih lanjut Teguh Prasetyo mengingatkan penyelenggara pemilu untuk terus mengembangkan kepekaan terhadap praktik-praktik yang bermuara pada terjadinya pelanggaran etika.

"Orang-orang yang ingin menang melakukan macam-macam cara, disitu kita harus punya kecurigaan. Kepekaan saudara (penyelenggara pemilu) sangat pelu. Kecurigaan terhadap ketidakjujuran, kecurigaan kenakalan (peserta Pilkada), kita harus tahu. Tidak ada yang gratis, mesti yang keluar dari pakem ada motifnya, ada kaitannya dengan ini dengan itu," singgung Teguh.

"Yang penting anda punya kecurigaan terhadap sesuatu. Mata penyelenggara itu harus begitu. Bisanya tidak ramah tiba-tiba ramah, Anda harus curiga. Ini penting supaya pikada ini berjalan bermartabat," demikian kata Teguh Prasetyo.

Rapat koordinasi sendiri dihadiri sejumlah penyelenggara pemilu dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Gorontalo. Rapat dilaksanakan dalam rangka persiapan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 90-PKE-DKPP/IX/2020 yang akan dilaksanakan Jumat pagi ini (25/9) pukul 09.00 WITA.

Sidang dengan Empat Teradu dari Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan Teradu Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo ini dipimpin oleh Teguh Prasetyo sebagai Ketua Majelis dengan anggota TPD Provinsi Gorontalo. Sidang dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.[]

Top