Selain Pandemi Corona, Ini Alasan Senator Abdul Kholik Meminta Pilkada 2020 Ditunda

Selain Pandemi Corona, Ini Alasan Senator Abdul Kholik Meminta Pilkada 2020 Ditunda
Anggota Senator DPD RI, Abdul Kholik/Net.

KATTA – Walau pun berbagai lembaga dan organisasi kemasyarakatan seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merekomendasikan penundaan pelaksanaan Pilkada 2020 guna mencegah penyebaran cluster baru pandemi Korona (COVID-19). Tapi, rupanya pemerintah tak bergeming dan keukeh tetap melaksanakan tahapan Pilkada hingga pencoblosan serentak yang direncanakan pada 9 Desember 2020 nanti.

Melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD, pemerintah menyatakan tidak akan menunda pelaksanaan Pilkada 2020 serta akan diselenggarakan dengan protokol kesehatan secara ketat. Namun demikian, beberapa kalangan tetap mengkhawatirkan hatta dengan rencana penerapan regulasi ketat, pelaksanaan Pilkada tersebut tidak bisa dijamin terbebas dari ancaman persebaran wabah COVID-19.

Kekhawatiran dan warning terkait semakin masifnya penyebaran virus COVID-19 pada Pilkada 2020, salahsatunya disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPD RI, Abdul Kholik. Ia beberapa kali mengingatkan pemerintah dan penyelenggara Pemilu akan adanya dampak buruk adanya Pilkada 2020 di tengah pandemi ini terhadap masyarakat, terutama pada faktor kesehatan. Mengingat, praktiknya pada tahapan Pilkada banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Penyelenggaraan Pilkada tahun 2020, yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember sudah memasuiki tahapan-tahapan krusial. Salah satunya, Pendaftaran calon Kepala Daerah sebagai pintu masuk kontestasi sudah dilaksanakan dengan sejumlah pelanggaran yang dikhawatirkan sejak awal pasti akan terjadi,” kata Senator dari daerah pemilihan Jawa Tengah ini.

“Pengerahan dukungan massa yang jumlahnya melanggar protokol kesehatan terjadi di sejumlah daerah,” imbuhnya.

Menurut Kholik, DPD RI melalui Komite I sejak awal menolak penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020. Demikian pula Perludem, Peneliti LIPI, dan sejumlah kalangan ahli dari berbagai Perguruan Tinggi, termasuk ormas besar NU dan Muhammadiyah pun demikian. Komnas HAM RI juga secara resmi sudah merekomendasikan untuk menunda kembali Pilkada 2020.

Selain itu, tambah Kholik, legitimasi Pilkada juga semakin terancam dengan potensi rendahnya partisipasi Pemilih. Survey yang dilakukan Charta Politika mencatat hanya 34%  warga yang menyatakan akan hadir ke TPS jika Pilkada digelar pada tahun 2020.

“Sulit dibayangkan apabila kondisi pandemik terus meningkat eskalasinya dipastikan warga semakin enggan dan takut datang ke TPS. Bisa jadi partisipasi pemilih akan sangat rendah dan itu artinya legitimasi calon terpilih akan sangat rendah,” katanya.

Lebih lanjut Kholik menuturkan, Pilkada 2020 juga dipastikan akan semakin diwarnai sejumlah daerah yang minim kontestasi. Data terakhir menunjukkan setidaknya 28 daerah akan diikuti satu pasangan calon (calon tunggal). Artinya bertambah 10 daerah dibanding Pilkada tahun 2018. Sekalipun KPU membuka pendaftaran kembali, sulit diharapkan munculnya pasangan calon di daerah tersebut.

“Fakta calon tunggal ini membuktikan upaya untuk memperbaiki kualitas kontestasi yang semula dicanangkan gagal. Tampaknya, justru menjadi strategi baru untuk memenangkan Pilkada tanpa kontestasi semakin mengemuka,” ungkapnya.

“Lantas, apa artinya Pilkada tanpa kontestasi? Pastilah itu bukan pesta demokrasi penuh kegembiraan dan menjadi ajang Pendidikan politik yang mencerdaskan, melain tanda-tanda kemunduran demokrasi,” demikian Kholik.   

Top