MK Bertanggung Jawab Atas Mahar dan Korupsi dalam Kontestasi Politik

MK Bertanggung Jawab Atas Mahar dan Korupsi dalam Kontestasi Politik
Ilustrasi/Net

PRESIDENTIAL dan Parliamentary Treshold yang berlaku sejak pemilu dan pilpres 2004 telah berkali-kali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Setidaknya ada tiga pihak yang pernah mengajukan gugatan ke MK untuk membatalkan Presidential dan Parliamentary Treshold, yakni Yusril Ihza Mahendra, Effendi Ghazali dan Rocky Gerung. amun semuanya dikalahkan oleh MK.

Padahal, nyata benar bahwa treshold secara substansial bertentangan dengan UUD 45 pasal 6a yang tidak mensyaratkan sama sekali jumlah kursi parpol yang mendukung calon presiden atau pasal-pasal lain dari konstitusi itu juga tidak ada yang mensyaratkan jumlah kursi parpol untuk bisa duduk di DPR.

Dengan demikian pencantuman treshold yang pertama kalinya dalam UU Nomor 23/2003 kemudian berubah menjadi UU Nomor 42/2008 dan berubah lagi menjadi UU Nomor 7/2017 yang semuanya mengatur antara lain soal treshold bertentangan dan melanggar UUD 45.

Namun elit politik memang menghendaki untuk menghalang-halangi munculnya putra-putra terbaik bangsa yang menjadi capres alternatif namun tidak dapat dikendalikan oleh elit politik dan MK dengan kewenangannya mendukung penuh kemauan elit politik ini dan memberikan argumentasi-argumentasi hukum yang seolah-olah legal dan mendukung legitimasi kepada treshold tersebut.

Patut dicatat bahwa ada dua hakim MK dari 9 orang yang tidak setuju dengan keputusan MK yang mendukung penetapan treshold atau ambang batas dan mengajukan dissenting opinion yaitu Saldi Isra dan Suhartoyo. Artinya kedua orang hakim ini tidak bertanggung jawab secara moral atas berlakunya treshold yang mengakibatkan maraknya uang mahar politik. Pada gilirannya uang mahar politik tersebut menimbulkan maraknya korupsi di Indonesia karena UU Pilkada juga sejiwa dengan itu sehingga para pemimpin yang terpilih mempunyai dorongan yang kuat ùntuk melakukan korupsi demi mengembalikan uang yang telah disetorkannya sebagai mahar politik ditambah dengan bunganya.

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa MK yang telah berkali-kali menggagalkan gugatan terhadap presidential dan parliamentary treshold adalah biang kerok terjadinya uang mahar politik dan korupsi di seluruh Indonesia.

Karena itu untuk menghilangkan akar masalah sebab terjadinya korupsi di Indonesia maka MK harus menghilangkan pasal-pasal tentang presidential dan parliamentary treshold dalam UU Pemilu dan yang mensyaratkan prosentase dukungan parpol untuk calon kepala daerah dalam UU Pilkada menjadi nol persen.[]

*Penulis adalah analis sosial politik, tinggal di Jakarta.

Top