Ternyata Pemerintah Beneran Pelihara BuzzerRp

BPK Harus Audit

Ternyata Pemerintah Beneran Pelihara BuzzerRp
Ilustrasi/Net

KATTA - Kabar pemerintah memelihara pendengung atau yang belakangan disebut buzzerRp ternyata bukan isapan jempol semata.

Temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebutkan ada anggaran Rp90,45 miliar yang digelontorkan pemerintah untuk jasa influencer.

"(Temuan itu) semakin membuktikan kalau buzzer itu memang ada," kata Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Jansen Sitindaon, Jumat 21 Agustus 2020.

Jansen pun meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit. Pasalnya, buzzer RP itu dibayar dengan menggunakan uang negara.

"Sebaiknya BPK RI audit serius soal itu," katanya.

Menurutnya, audit perlu dilakukan agar tidak berkembang gosip, jelas siapa penerima dan untuk penggunaannya.

"Karena makna buzzer ini sekarang bukan promosi kinerja pemerintah tapi nyerang dan bully orang-orang kritis di media sosial," demikian kata Jansen.

Sebelumnya, ICW mengungkap temuan adanya anggaran Rp90,45 miliar yang digelontorkan pemerintah untuk jasa influencer baik individu atau kelompok, dengan tujuan memengaruhi opini publik terkait kebijakan.

Peneliti dari ICW Egi Primayogha mengatakan hal tersebut merupakan temuan ICW dalam data yang dikumpulkan pada 14 hingga 18 Agustus 2020. Salah satu metode yang dipakai adalah menelusuri Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

"Total anggaran belanja pemerintah pusat untuk aktivitas yang melibatkan influencer mencapai Rp90,45 miliar untuk 40 paket pengadaan," kata dia, dalam konferensi pers bertema "Rezim Humas: Berapa Miliar Anggaran Influencer?" yang digelar secara daring, Kamis (20/8).

Anggaran-anggaran itu dikeluarkan oleh sejumlah kementerian. Egi menyampaikan anggaran belanja untuk influencer semakin marak sejak 2017. Berdasarkan temuannya, saat itu ada lima paket anggaran belanja dengan nilai Rp17,68 miliar.

Angka itu mengalami peningkatan di 2018 yakni 15 paket pengadaan senilai Rp56,55 miliar. Selanjutnya, di 2019 turun menjadi 13 paket pengadaan dengan total nilai Rp6,67 miliar. Sementara di 2020 hingga saat ini terdapat tujuh paket pengadaan dengan total nilai Rp90,53 miliar.[]

Top