Rezim Jokowi, Negara Gagal dan KAMI

Rezim Jokowi, Negara Gagal dan KAMI
Ilustrasi deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)/Ist

DUA tahun lalu, saya menulis artikel bertajuk “Nawaduka dan Negara Gagal.” Meminjam tesis Francis Fukuyama dan Noam Chomksy, saya menisbatkan Indonesia sebagai negara gagal di tangan Jokowi. Pasalnya, semua atribut negara gagal seperti uraian dua pemikir terkemuka Amerika Serikat ini dipenuhi Indonesia secara sempurna selama lebih dari lima tahun terakhir.  

Dalam buku Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy (2006), Chomsky mendeskripsikan negara gagal, yaitu Amerika Serikat, sebagai negara yang tidak mampu memberi jaminan keamanan bagi warganya, serta tidak menghargai dan tidak menjamin hak-hak dasar rakyat. Yang tidak kalah pentingnya, menurut Chomsky, adalah kegagalan negara dalam menjaga keberfungsian lembaga-lembaga demokrasi. Sementara Fukuyama dalam tulisannya “America: the Failed State” (2017), menekankan pada kekuatan oligarki yang mendikte dan membajak pilihan kebijakan demi keuntungan mereka dengan mengabaikan kepentingan rakyat banyak.

Tesis Chomsky dan Fukuyama sejalan dengan analisis Daron Acemoglu dan James A Robinson bahwa negara gagal lahir dari rahim lembaga politik dan ekonomi ekstraktif yang menghisap sumberdaya negara untuk kepentingan kekuasaan dan ekonomi segelintir elit di atas penderitaan rakyat banyak (Why Nations Fail 2012).

Sebelum pandemi Covid 19, kondisi Indonesia sudah sangat memperihatinkan. Rakyat miskin dan rentan miskin yang jumlahnya hampir 100 juta terperangkap dalam penderitaan berkepanjangan, terutama yang hidup di desa dan wilayah pinggiran. Pada saat yang sama, sesuai laporan Bank Dunia “Aspiring Indonesia - Expanding the Middle Class” (2019), terdapat 115 juta jiwa rakyat Indonesia yang pengeluarannya hanya 1,5 – 3,5 kali garis kemiskinan nasional, yang pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp.454.652/orang/bulan (BPS, 2020). Jika terjadi gejolak ekonomi, kelompok ini bisa jatuh miskin, sementara yang miskin semakin menderita.

Lebih tragis lagi, di tengah glamor kehidupan penguasa beserta kroninya, dan semarak proyek mercusuar yang menjadi lahan transaksi jahat politisi dan pemodal, ADB (2019) melaporkan 22 juta rakyat menderita lapar kronis antara 2016-2018. Sungguh ironis di negara yang kaya raya dengan sumber daya alam, terhampar puluhan juta rakyatnya didera kelaparan.

Penderitaan rakyat makin dalam, dengan kondisi ketimpangan yang sangat akut. Segelintir orang super kaya menguasai kekayaan negara hampir secara mutlak. Indonesia dinobatkan sebagai negara nomor 4 paling timpang (setelah Rusia, India dan Thailand), dimana 1 persen penduduk terkaya menguasai hampir separuh kekayaan negara dan empat orang terkaya memiliki kekayaan setara dengan gabungan kekayaan 100 juta penduduk termiskin (Credit Suisse 2016, Oxfam & Infid 2017).

Di atas semua penderitaan rakyat, rezim Jokowi masih tega melampiaskan napsu menumpuk utang yang telah mencapai US$408,6 miliar atau setara Rp. 6.026,85 triliun pada kuartal II 2020 (CNNIndonesia,com, 14/08/2020). Terlebih, hasil pemeriksaan BPK (2020) mengungkap bahwa pengelolaan utang pemerintah pusat tidak efektif dan pemanfaatnya tidak memiliki parameter dan indikator capaian. Sementara, beban pembayaran pokok dan bunga utang setinggi langit dipikul rakyat.  

Tidak berhenti sampai di sana, para koruptor berpesta pora menjarah puluhan triliun uang rakyat. Dalam kasus mega skandal Jiwasraya, misalnya, kerugian negara mencapai Rp. 13,7 triliun. Salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia merdeka. Jauh lebih besar daripada kasus BLBI dan skandal Bank Century.

Lahan subur korupsi yang lain adalah proyek-proyek infrastruktur dan peraturan perundang undangan yang sarat dengan agenda balas budi rezim Jokowi kepada para oligark yang mengitarinya. Proyek pemindahan ibukota negara dan Omnibus Law diduga kuat bagian dari agenda serakah para taipan yang berada di sekitar Jokowi. Sesungguhnya, para taipan ini yang mendikte pilihan kebijakan ekonomi politik rezim Jokowi.

Menurut Jeffrey Winters, seorang Indonesianis asal Amerika Serikat, para oligark-lah yang paling berkuasa karena memiliki uang yang lentur dan serbaguna. Uang yang mereka miliki dapat dimanisfestasikan ke dalam bentuk kekuasaan lainnya, seperti jual beli jabatan dan produk hukum-politik, menyewa kelompok masa dan milisi bersenjata. Para oligark ini sangat ekstraktif, menguasai dan membiayai partai politik, media massa, perguruan tinggi, think-tank, ormas, lembaga keagamaan, dan lain lain. Tidak sedikit pula kaum intelektual dan aktivis menjadi pelayan para oligark.  
Selain menyengsarakan hidup rakyat, rezim Jokowi juga tidak segan-segan merenggut kebebasan sipil yang sempat kita nikmati sejak reformasi. Banyak aktivis dan kelompok kontra rezim, termasuk tokoh agama yang tidak mendukung rezim dibungkam, dikriminalisai dan dipenjara. Organisasi yang tidak bersahabat dengan rezim ditekan dan dibubarkan tanpa proses pengadilan. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 200 orang dikriminalisasi dan dijebloskan ke penjara dengan berbagai macam delik, mulai dari ujaran kebencian, hasutan, hoax sampai tuduhan menghina presiden, pejabat negara dan melakukan makar.

Seturut dengan itu, lembaga-lembaga demokrasi lumpuh, terkooptasi kekuasaan. Hampir seluruh kekuatan politik formal - termasuk parpol dan DPR - di bawah kendali kekuasaan eksekutif atas dukungan para pemodal. Pun lembaga-lembaga lain yang lahir dari rahim reformasi seperti MK dan KPK tidak berkutik. KPK sendiri telah dikebiri melalui serangkaian rekayasa politik, mulai dari kriminalisasi ketua dan wakil ketuanya pada tahun 2015 hingga terakhir revisi UU KPK yang memberangus kewenangan lembaga anti rasuah ini.    

Tak heran, di tingkat global, Indonesia tergolong negara dengan demokrasi cacat berkinerja paling buruk, terjun bebas 16 peringkat, dari rangking 48 pada 2016 ke rangking 64 pada 2019 (The Economist Intelligence Unit 2017, 2019). Posisi Indonesia di bawah Timor Leste (41), Malaysia (43), dan Filipina (52). Terancamnya kebebasan sipil dan lemahnya budaya politik menjadi faktor paling menentukan dalam kemerosotan kondisi demokrasi Indonesia.  Selain itu, berdasarkan data Freedom House (2018, 2020), Indonesia mengalami defisit kebebasan, dari status negara “bebas” menjadi “bebas sebagian”, tertinggal dibandingkan beberapa negara di kawasan Asia, termasuk di bawah Timor Leste.

Secara prosedural, demokrasi Indonesia cacat berat, ditandai Pilpres 2019 yang sangat curang dan paling berdarah dalam sejarah politik Indonesia merdeka. Hal ini tidak terekam dalam perhitungan indeks demokrasi global. Kecurangannya masif dan vulgar, mulai dari politik uang, mobilisasi anggota kabinet dan birokrasi di pusat dan daerah, persekusi dan kriminalisasi tokoh oposisi, pemanfaatan anggaran dan fasilitas negara, hingga sandra politik beberapa tokoh yang diduga bermasalah secara hukum dan klaim bohong atas capaian kinerja.

Yang sangat mengenaskan, seperti disampaikan oleh KPU dalam refleksi penyelenggaraan Pemilu 2019, sebanyak 894 petugas pemilu meninggal dunia. Laporan Komnas HAM (Oktober 2019) juga mengungkap demonstrasi usai Pilpres pada bulan Mei 2019 merenggut nyawa 10 orang, sembilan diantaranya meninggal. Selain itu, 465 orang ditangkap, 74 diantaranya anak-anak dan informasi hilang 32 orang.

Dengan segala sengkarut dan malapetaka di atas, tak ayal rezim Jokowi gagap menghadapi serangan korona. Dan yang lebih menyakitkan bagi rakyat, di tengah karut marut penanganan Covid 19 yang menambah penderitaan dan kesengsaraan rakyat, daftar keculasan rezim Jokowi terus berlanjut. Sebut saja, RUU Omnibus Law pesanan pemodal yang menindas hak-hak buruh, UU Minerba yang memanjakan korporasi dan mengancam lingkungan, UU Korona No.2/2020 yang membuka jalan korupsi politik dan menancapkan kekuasaan totaliter, serta RUU HIP/BPIP yang bertentangan dengan Pancasila 18 Agustus 1945.

Dus, wabah covid-19 yang seharusnya menjadi fokus rezim untuk menyelamatkan rakyat justru dimanfaatkan untuk mengakumulasi kekuasaan politik di satu tangan, melayani kepentingan kaum oligark dan memfasilitasi maraknya korupsi. DPR kini makin lumpuh, telah kehilangan fungsinya sebagai wakil rakyat yang mengawasi jalannya pemerintahan. Sebaliknya, ia telah menjadi kepanjangan tangan rezim yang melegalkan agenda-agenda rezim dan korporasi. Tidak berlebihan jika DPR dijuluki Dewan Pengkhianat Rakyat.

Yang sangat memalukan, Jokowi memanfaatkan kekuasaan politik yang direnggutnya untuk membangun dinasti politik dengan mencalonkan anak, menantu, dan besannya pada Pilkada serentak 2020. Tepat sekali ulasan dan sindiran Ubedillah Badrun, Analis Sosial Politik UNJ, dalam tulisannya di kolom tempo.co (20 Agustus 2020) dengan tajuk “75 Tahun Indonesia Maju: Anak Maju, Menantu Maju”.

Itulah penggalan cerita panjang ihwal kegagalan dan pembusukan negara oleh rezim Jokowi yang membuat sejumlah tokoh dan intelektual lintas generasi, daerah, orientasi politik dan SARA terpanggil untuk menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan lebih dalam lagi. Mereka tergabung dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dideklarasikan di Tugu Proklamasi, Jakarta dan di sejumlah daerah serta luar negeri, pada 18 Agustus lalu.

Merespon penyelewengan dan karut marut kondisi bangsa, KAMI mengajukan delapan butir tuntutan kepada penyelenggara negara, yang intinya, antara lain untuk: mengelola negara sesuai semangat pembukaan UUD45; menanggulangi Covid-19 dan menyelamatkan rakyat kecil dari dampak negatifnya; memperbaiki praktek pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD45 serta menghentikan penegakan hukum yang diskriminatif; menghentikan sistem/praktek KKN, oligarki, dan politik dinasti; tidak memberi peluang bangkitnya komunisme dan ideologi anti Pancasila lainnya; mengusut tuntas pihak-pihak yang mengubah Pancasila; dan terakhir mendesak Presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta MPR, DPR, DPD dan MK untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya.

Sebagai gerakan politik moral dan intelektual, KAMI berjuang untuk melakukan pengawasan sosial, kritik dan koreksi terhadap penyelenggaraan negara dalam koridor konstitusi dan sesuai kaidah ilmiah melalui aksi-aksi dialogis, persuasif dan efektif. Bersama jejaringnya di daerah dan luar negeri, KAMI akan menyerap aspirasi rakyat, kemudian menyuarakan dan memprjuangkan aspirasi tersebut demi terciptanya kesejahteraan masyarakat, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada titik ini, KAMI mengambil peran sebagai penyambung lidah rakyat.[]

*Penulis adalah Ketua Dewan Pengurus Institute for Democracy Education (IDe)

Top