Pedoman Pemanggilan-Penahanan Jaksa Harus Izin Jaksa Agung Dicabut

5 Hari Setelah Diteken dan Belum Diedarkan

Pedoman Pemanggilan-Penahanan Jaksa Harus Izin Jaksa Agung Dicabut
Hari Setiyono/Net

KATTA - Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 yang berisi aturan tentang pemanggilan hingga penahanan jaksa diduga melakukan tindak pidana tidak bertahan lama. Usianya hanya 5 hari. Bahkan pedoman itu dicabut sebelum secara resmi dikeluarkan atau diedarkan oleh Biro Hukum Kejagung.

"Dengan pertimbangan telah menimbulkan disharmoni antar bidang tugas sehingga pemberlakuannya saat ini dipandang belum tepat, dengan ini, pada hari ini, Jaksa Agung mencabut Pedoman Nomor 7 Tahun 2020," terang Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono dalam keterangan tertulis, Selasa 11 Agustus 2020.

Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 ditandatangani Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada 6 Agustus 2020. Pedoman tersebut antara lain berisi aturan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.

"Dinyatakan dicabut berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 163 Tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Pencabutan Pedoman Nomor 7 Tahun 2020," terang Hari.

Hari menjelaskan Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 sebenarnya merujuk pada ketentuan pasal 8 ayat (5) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Pasal itu berbunyi "Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap Jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.

Meski begitu dalam pelaksanaannya menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Untuk itulah kata Hari, perlu ditindak anjuti dengan pedoman pelaksanaan.

"(Pedoman Nomor 7 Tahun 2020) telah dilakukan kajian yang cukup lama, namun hingga saat ini masih diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi lebih lanjut dengan Kementerian Hukum dan HAM serta instansi terkait," kata Hari.

Hari menambahkan Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 belum secara resmi diedarkan Biro Hukum Kejaksaan Agung. Pihaknya menduga beredarnya pedoman tersebut melalui media sosial WhatsAp dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Oleh karena itu akan dilakukan penelusuran terhadap siapa yang menyebarkannya," demikian kata Hari Setiyono.[]

Top