Cetak Sawah Kementan Disorot, Proyek Besar Tanpa Lelang

Cetak Sawah Kementan Disorot, Proyek Besar Tanpa Lelang
Ilustrasi/Net

KATTA. Proyek cetak sawah Kementerian Pertanian (Kementan) menimbulkan kecurigaan. Meski dibiayai dana tugas perbantuan yang bersumber dari APBN kegiatan proyek tidak dilakukan melalui lelang.

"Realisasi proyek mencetak sawah dilaksanakan oleh instansi militer dalam bentuk kerjasama antara menteri pertanian dengan kepala staf TNI AD, dan juga dengan Panglima TNI. Dengan bentuk kerjasama ini, proyek tidak melalui sistem lelang," kata Adri Zulpianto, Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska), lembaga kerjasama Center for Badget Analisis dengan Kaki Publik, Selasa 11 Agustus 2020.

Meskipun anggaran besar, Kementan tidak mau melakukan lelang. Hal ini memperlihatkan ada keanehan yang ditunjukkan oleh Kementan. "Keanehan itu karena pihak Kementan tidak percaya lelang," katanya.

Ia menyinggung mengapa pihak Kementan tidak melakukan lelang. Pertama bisa jadi karena ingin melakukan by pass aturan, antara lain peraturan pengadaan barang dan jasa. Proyek cetak sawah melalui prosedur lelang bisa lama yang pada akhirnya tidak selesai sesuai dengan target yang direncanakan dalam satu tahun.

"Bisa juga penyebab lain tidak melalui lelang maupun tidak melibatkan pihak perusahaan swasta lantaran biaya perhektar terlalu mahal. Konon satu hektar bisa mencapai Rp30 juta. Sedangkan ada yang berani menyodorkan tawaran biaya untuk satu hektar untuk provinsi di wilayah barat sebesar Rp 16 juta, dan untuk provinsi wilayah timur sebesar Rp19 juta," tutur dia.

Dengan alasan harga lebih murah, pihak Kementan langsung kepincut dan menjalin kerjasama dengan TNI AD dalam bentuk swakelola. Selain itu, kerjasama swakelola juga untuk memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia TNI seperti pada level Kodam dan kesatuan Zeni.

Oleh karenanya, dengan alasan harga lebih murah, pihak Kementan langsung kepincut dan menjalin kerjasama dengan dalam bentuk swakelola dengan intsitusi tertentu. Proyek mencetak sawah telah dilaksanakan di 28 provinsi. Anggaran yang sudah dihabiskan Rp337,7 miliar pada 2015, Rp2 triliun pada 2016 dan Rp1 triliun pada 2017.


"Dahsyat bukan? Meskipun proyek mencetak sawah sudah menghabiskan sampai trilun triliunan. Tetap saja, proyek perluasan sawah yang dikerjakan oleh TNI AD lebih menekankan pada target luasan, bukan kesiapan lahan untuk diolah oleh calon petani," ucap Adri.

Akibatnya, lahan tidak siap pakai untuk dijadikan persawahan. Karena perluasan sawah hanya bagian tertentu yang tercetak lahan sawah, yang ditandai dengan lahan yang berpetak-petak. Sedangkan mayoritas lahan tidak menunjukan adanya sawah baru yang tercetak.

Selain itu, proyek mencetak sawah bisa dibilang asal-asalan. Kegiatan mencetak sawah tidak melakukan pengujian atas tanah yang akan digunakan. Melainkan hanya berdasarkan visual pada gambar peta yang disediakan oleh dinas tata ruang terkait. Karenanya tidak aneh jika hutan lindung juga ikut terkena, atau saling tumpang tindih pada lokasi percetakan sawah.

"Dan yang paling miris, sambil goyang goyang kepala adalah masalah rekruitmen petani. Ternyata calon petani yang direkrut belum paham dan punya pengalaman dalam bercocok tanam padi. Karena yang direkrut memang pekerjaan macam-macam. Ada petani dan ada juga yang sehari-hari bukan petani sebagai mata pencarian,"

Ia juga melihat proyek mencetak sawah Kementan kurang punya rencana yang matang. Sehingga pelaksana proyek di lapangan asal terlaksana. Untuk itu, kata dia, tidak ada salahnya jika aparat hukum melakukan penyelidikan.

"Karena harga per hektar sekitar Rp16 juta atau Rp19 juta terlalu mahal. Dan ini bisa dikaakan sebagai indikasi awal ada kebocoran anggaran negara," demikian kata Adri Zulpianto.[]

Top