Partai Gelora: Jangan Tiru AS dan Cina Atasi Resesi, Bisa Kolaps RI

Partai Gelora: Jangan Tiru AS dan Cina Atasi Resesi, Bisa Kolaps RI
Ilustrasi/Net

KATTA - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meningatkan Pemerintah untuk tidak menggunakan teori Modern Monetary Theory (MMT) dalam mengatasi resesi ekonomi akibat Pandemi Covid-19 atau Corona.

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Gelora Ahmad Nur Hidayat mengatakan Indonesia bisa kolaps jika menggunakan pendekatan MMT seperti yang dilakukan AS dan Cina.

"MMT adalah konsep unlimited growth of money (pertumbuhan uang yang tidak terbatas) yang berbahaya, karena bila semua negara melakukan hal yang sama maka fiat money system akan collapse dan akhirnya uang yang dijamin negara tidak lagi dipercaya," kata Nur Hidayat kepada wartawan, Minggu 9 Agustus 2020.

Ia menjelaskan MMT tidak mengindahkan seberapa pun banyaknya utang negara selama utang tidak menimbulkan inflasi.

"Teori MMT ini mengatakan pemerintah dapat mencetak uangnya sendiri untuk membiayai pembangunannya sehingga akan mengakumulasi utang yang besar dan hal tersebut tidak bermasalah," kata dia.

Menurut dia, teori MMT dapat bekerja di jangka pendek tapi tidak akan bekerja di jangka menengah dan panjang. Selain AS dan Cina, teori tersebut saat ini dijalankan Uni Eropa, Brasil, Rusia, India, dan Afrika Selatan, agar terhindar dari krisis global.

Dia mengingatkan, orang akan mempercayai commodity based on money (uang berbasis komoditas) yang pada gilirannya mempercepat polarisasi dunia menjadi negara kaya sumber daya/produksi versus negara miskin sumber daya/produksi.

Hancurnya fiat money system (sistem keuangan fiat) dan mengemukanya commodity based on money akan melahirkan perebutan sumber daya antar bangsa yang akhirnya mengancam peradaban dunia.

"Jadi teori MMT tidak tepat untuk Indonesia, makanya kita tidak boleh main-main dengan stabilitas keuangan saat ini karena akhirnya membuat distabilitas  yang lebih besar," katanya.

MadNur, sapaan akrab ahli kebijakan publik ini melihat, indikasi kepentingan sektoral menguat daripada kepentingan nasional dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Bank Indonesia misalnya meminta bunga pasar untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar primer dengan alasan untuk kesehatan Neraca BI di masa depan.

"Sementara neraca ekonomi makro Indonesia di ujung tanduk. BI tidak boleh memikirkan ego institusinya sendiri begitu juga otoritas jasa keuangan, LPS dan Forum KSSK," katanya.

Ia menilai semua alternatif pembiayaan untuk PEN dibuka dan diperlukan juga kemampuan negosiasi yield/coupon dari SBN yang ditawarkan agar beban pemerintah 10-20 tahun yang akan datang tidak memberatkan.

"Saya kira sekarang saatnya kreativitas tim ekonomi ditunjukan melalui solusi dan kreativitas jitu dengan merangkul semua negara tidak hanya  Barat, tapi dunia timur dan timur tengah untuk alternatif pembiayaan PEN," ujarnya.

Sebaliknya, MadNur menegaskan dalam mengatasi resesi ekonomi saat ini diperlukan solusi pendanaan yang diperlukan untuk bisa mempersingkat resesi Indonesia adalah penyelamatan UMKM di atas penyelamatan korporasi besar. Lalu, mempercepat belanja negara diatas belanja masyarakat dan rumah tangga. Kemudian revisi PP 23 Tahun 2020 tentang Bank Jangkar dan mengembalikan fungsi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebagai institusi utama penyelamatan ekonomi.

"Kewenangan KSSK yang besar harus disertai juga penerapan tata kelola yang baik untuk menghindari resiko hukum yang terjadi dari kebijakan yang diambil," kata MadNur

Partai Gelora Indonesia melihat bahwa semua alternatif untuk pembiayaan PEN diperlukan dalam arti ekspansi neraca bank sentral untuk kepentingan nasional.

"Ekonomi bangsa kita ini dapat pulih bila semua mengedepankan kepentingan nasionalnya bukan kepentingan sektoral, regional ataupun kelompok bisnisnya sendiri," demikian kata MadNur.[]

Top