Ternyata, Komite Penanganan Corona yang Dipimpin Airlangga Ilegal

Ternyata, Komite Penanganan Corona yang Dipimpin Airlangga Ilegal
Salamuddin Daeng/Net

KATTA - Keberadaan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional disoal. Keberadaan komite yang dipimpin Menko Perekonomian itu dinilai ilegal.

"(Kenapa ilegal) karena pembentukannya diatur dengan perpres yang tidak ada landasan undang-undangnya," kata pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng kepada KATTA, Kamis malam, 7 Agustus 2020.

Peraturan Presiden (Perpres) yang dimaksud yakni Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Perpres ditandatangani Presiden Jokowi pada Senin 20 Juli 2020.

Salamuddin mengatakan protokol percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan krisis ekonomi dampak pandemi diatur dengan Undang Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Dalam undang-undang ini disebutkan Ketua Tim Pemulihan Ekonomi adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Kalau kita lihat protokol yang disusun pemerintah (dalam UU Nomor 2 Tahun 2020) kewenangan pemulihan ekonomi disentralisasikan, dibebankan atau ditempatkan pada menteri keuangan. Tapi sekarang tiba-tiba keluar aturan (Perpres) menyerahkan pemulihan ekonomi kepada Menko Perekonomian (sebagai ketua komite) dengan dibantu Menteri BUMN sebagai ketua pelaksana (komite)," tutur Salamuddin.

Lebih jauh dikatakan Salamuddin, puncak dari masalah pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 adalah kebijakan terkait krisis keuangan atau APBN. Terkait ini, undang-undang menyebutkan kewenangan berada di Menteri Keuangan bukan pada Menko Perekonomian apalagi Menteri BUMN.

Disebutkan dalam undang-undang, Menkeu berwenang mengkoordinir lembaga-lembaga keuangan seperti Bank Indonesia (BI), (Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

"Tidak ada disinggung di dalam Perppu Nomor 1 tahun 2020 yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Menko Perekonomian. Lalu, bagaimana bisa Menko Perekonomian melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga keuangan tadi. Kewenangan ada pada Menteri Keuangan karena dia ketua KSSK," pungkas Salamuddin Daeng.[]

Top