Payah, KPK Tak Serius Bongkar Aliran Duit Suap ke Cak Imin

Payah, KPK Tak Serius Bongkar Aliran Duit Suap ke Cak Imin
Muhaimin Iskandar/Net

KATTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap tidak serius mendalami dugaan aliran dana hasil korupsi proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

"Dibilang tidak serius karena KPK baru satu kali memeriksa Cak Imin," kata Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) Adri Zulpianto, Senin 4 Agustus 2020.

KPK memeriksa Cak Imin pada Rabu 29 Januari 2020. Namun setelah pemeriksaan itu, kata Adri, upaya memproses hukum Cak Imin seperti lenyap ditelan pandemik Covid-19.

Soal adanya aliran uang suap proyek Kementerian PUPR ke Cak Imin diungkap mantan anggota DPR Fraksi PKB Musa Zainuddin dalam surat permohonan justice collaborator (JC) yang diajukannya. Musa mengaku Rp6 miliar dari Rp7 miliar duit suap yang diterimanya diserahkan kepada Cak Imin melalui Jazilul Fawaid yang ketika itu menjabat Sekretaris Fraksi PKB.

Suap diterima Musa dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir karena membantu meloloskan proyek pembangunan Jalan Taniwel-Saleman senilai Rp 56 miliar dan proyek rekonstruksi Piru-Waisala senilai Rp 52 miliar. Uang diserahkan Musa kepada Jazilul di kediaman Musa di Kompleks DPR.

Musa sendiri telah divonis 9 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu 15 November 2017.

"Pengakuan Musa Zainuddin tidak bisa dijadikan candaan oleh KPK. KPK harus segera mengungkapnya, jangan sampai kasusnya terlalu lama disimpan karena bisa-bisa dimakan rayap," kata Adri.

Menurut Adri, KPK harus memeriksa kembali Cak Imin dan jangan ragu untuk menetapkannya tersangka jika cukup bukti. Hanya dengan begitu lembaga anti rasuah dianggap serius mengusut tuntas suap proyek di Kementerian PUPR.

"Agak janggal bila KPK memanggil Cak Imin hanya satu kali. Seharusnya Cak Imin diperiksa beberapa kali sebagai tanda keseriusan dalam menyidik aliran duit suap proyek itu," demikian kata Adri Zulpianto, yang juga mengingatkan KPK perlu memeriksa Jazilul Fawaid yang saat ini menjabat wakil ketua MPR.[]

Top