Setara Institute

Perpres TNI Soal Terorisme Kemunduran Serius Agenda Reformasi Sektor Keamanan

Perpres TNI Soal Terorisme Kemunduran Serius Agenda Reformasi Sektor Keamanan
Hendardi/Net

KATTA - Ketua Setara Institute Hendardi mengkritik rancangan peraturan presiden (Perpres) terkait tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme.

"Agenda reformasi sektor keamanan mengalami kemunduran paling serius jika rancangan Perpres itu disahkan menjadi Perpres sebagai turunan dari Pasal 43I UU No. 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme," ujar Hendardi melalui keterangan tertulis hari ini, Senin 3 Agustus 2020.

Menurut dia, sebelumnya pelibatan TNI dalam jabatan-jabatan sipil dan impunitas dari tuduhan pelanggaran HAM berat dalam banyak kasus, juga menjadi penanda kemunduran reformasi sektor keamanan yang mencemaskan.

Ia mengingatkan TNI adalah alat pertahanan yang kehadirannya dalam ranah sipil dan penegakan hukum hanya diperkenankan atas dasar kebijakan politik negara, bersifat sementara, ada batas waktu, kekhususasn jenis penugasan, dan disertai mekanisme akuntabilitas yang presisi.

Sementara, dalam desain pelibatan TNI dalam memberantas tindak pidana terorisme, sebagaimana draft rancangan Perpres, pelibatan itu bersifat permanen dan melampaui tugas pokok TNI dalam operasi militer.

Hendardi menyebut rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme menjadikan TNI leluasa menangkal, menindak dan memulihkan tindak pidana terorisme, bebas mengakses APBD atas nama terorisme, termasuk bebas dari tuntutan unfair trial dan praperadilan manakala TNI keliru dalam melakukan penindakan tindakan terorisme.

"Semestinya (pelibatan TNI) hanya ditujukan pada level penindakan dan pada obyek tertentu dimana Polri, sebagai unsur utama dalam criminal justice system, sudah tidak mampu menangani tindakan terorisme tersebut (beyond the police capacity)," demikian kata Hendardi.[]

Top