Presiden Jokowi dan Lingkaran Setan Politik

 Presiden Jokowi dan Lingkaran Setan Politik
Foto: Presiden Joko Widodo/Net

TAUFIK Ismail (2020) dalam puisinya bertajuk “Negeriku Sedang Dilahap Rayap” dengan nada putus asa menyebut keadaan kita hampir paripurna menjadi bangsa porak-poranda. “Bergerak ke kiri Ketabrak Copet, Bergerak ke kanan Kesenggol Jambret. Jalan di depan Dikuasai Maling. Jalan di Belakang penuh Tukang Peras. Yang di atas Tukang Tindas,” tutur sang sastrawan.

Puisi tersebut secara tepat menggambarkan situasi bangsa Indonesia saat ini yang terjerat lingkaran setan politik. Keadaan atau masalah yang kita hadapi makin kusut, nyaris tidak berujung pangkal dan sulit dicari penyelesaiannya, khususnya sejak sosok Jokowi naik pentas politik nasional.

Presiden Jokowi sendiri lahir dari rahim lingkaran setan politik yang bermula dari “kecelakaan politik elektoral 2014”. Anasir jahat ini mengitari kekuasaan presiden dan membusuki ekonomi-politik Indonesia selama lebih dari lima tahun. Dan akan terus menggerogoti penyelenggaraan negara lima tahun ke depan.

Berbekal jabatan Walikota Solo dengan kinerja seadanya, dibalut gaya sederhana yang terkesan merakyat, Jokowi membuat sebagian orang terkecoh, termasuk tokoh-tokoh nasional seperti Prabowo Subianto. Kontestan pilpres 2014 dan 2019, yang sekarang menjadi anak buah Jokowi.    

Megawati, dengan modal “trah Soekarno” dan PDIP sebagai “perusahaan keluarga,” bersama Prabowo dan para pialang ekonomi-politik (oligark), memboyong Jokowi dari Solo ke Jakarta untuk menantang Fauzi Bowo (Foke), cagub petahana DKI. Pasangan Jokowi-Ahok menang atas pasangan Foke-Nachrowi pada Pilgub DKI 2012.

Tak sampai setengah jalan, tanpa jejak kinerja yang jelas di DKI serta absennya track-record pemikiran dan visi untuk Indonesia, Jokowi berhasil menyihir sebagian tokoh politik, aktivis, kalangan intelektual dan masyarakat. Berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK) melalui proses pencapresan instan atas dukungan para taipan, Jokowi berhasil menaklukkan pasangan Prabowo-Hatta dalam Pilpres 2014.

Selain rendahnya literasi politik warga, kecelakaan politik elektoral 2014 yang melahirkan sosok Jokowi juga disebabkan berbagai faktor, diantaranya politik dagang sapi dan politik uang, disfungsionalitas partai politik, dan kuatnya cengkeraman oligarki (Syebubakar 2018).

Pihak-pihak yang seyogyanya menjadi agen perubahan dan pencerahan politik warga seperti media massa, kelompok masyarakat sipil, kalangan akademisi, pengamat, lembaga think tank, dan kelompok menengah lainnya ikut bertangung jawab atas kecelakaan politik elektoral tersebut.

Tidak sedikit dari kelompok kelas menengah terkooptasi politik kekuasaan dan uang. Banyak juga diantara mereka tertipu politik pencitraan karena hanya berbekal kemampuan teknis/teknokratis di bidang masing-masing tanpa literasi politik bermakna – “substantive politics.” Bahkan mereka terperangkap politik identitas yang direkayasa para bandar politik. Jokowi dipersepsikan sebagai figur toleran dan pluralis, lawan dari Islam politik dan kelompok-kelompok yang dituduh radikal.

Para tokoh agama yang diharapkan membekali dan membentengi rakyat dengan landasan moral-spiritual tidak luput dari cengkeraman kekuasaan politik dan oligarki. Alih-alih memberikan pencerahan kepada ummat tentang politik “amar ma’ruf nahi mungkar”, sebagian agamawan justru obral dalil agama untuk membungkam kesadaran etis dan kritis rakyat, demi kepentingan uang dan kekuasaan.    

Seturut dengan itu, seperangkat parameter obyektif dan rasional untuk memilah dan memilih pemimpin berkualitas juga absen. Umumnya yang menjadi acuan dalam keputusan memilih (voting decision) adalah potensi keterpilihan (elektabilitas), keterkenalan (popularitas) dan tingkat penerimaan (akseptabilitas).

Dalam banyak kasus, tiga variabel tersebut dibangun dan direkayasa melalui proyek politik pencitraan secara instan berbekal modal finansial. Hal ini menjadi bancakan para industrialis survey, berkedok pengamat politik. Rakyat dijejali hasil survey popularitas dan elektabilitas dengan mengenyampingkan kualitas figur. Akibatnya, seringkali yang terpilih figur nir-visi dan defisit kapasitas, hasil olahan survey atas sokongan dana para pemodal raksasa atau taipan.

Soal kompetensi, visi, kredibilitas dan komitmen politik calon pemimpim luput dari perhatian. Figur, dengan atribut kualitatif dan ideal untuk memimpin bangsa besar ini, tidak mendapat peluang untuk manggung di atas pentas politik elektoral.

Lahir dari rahim demokrasi elektoral yang cacat dan jauh dari atribut pemimpin berkualitas, Jokowi terbukti tidak saja gagal menunaikan janji-janji politiknya, justru melahirkan pelbagai anomali yang menyengsarakan rakyat.  

Pada periode pertama pemerintahannya, penduduk miskin dan nyaris miskin membludak mencapai 140 juta jiwa. Sementara tidak kurang dari 22 juta rakyat menderita lapar kronis. Pertumbuhan ekonomi jauh dari target meroket seperti sesumbar Jokowi, utang negara meroket, korupsi merajalela dan oligarki meluas, ketimpangan akut dengan penguasaan aset secara mutlak di tangan segelintir kelompok super kaya, tingkat demokrasi dan kebebasan Indonesia anjlok, kohesi sosial terkoyak, dan hukum tebang pilih.   

Konsekuensi logisnya, Jokowi tidak memiliki pilihan lain kecuali mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Bagi istana dan bandar politiknya, Jokowi harus menang atau dimenangkan dalam pilpres 2019, apapun cara dan resikonya (at any cost). Jika tidak, semua kegagalan dan keculasan yang diproduksi rezim selama 5 tahun atas dukungan para oligark terbongkar dengan cepat - menjadi boomerang, senjata makan tuan bagi kekuasaan.

Jokowi dan para hulubalang di Istana berusaha sekuat tenaga mengulur waktu terkuaknya segala sengkarut tersebut, dengan harapan waktu jua yang akan menutupinya.

Selanjutnya, Pilpres 2019 yang sangat curang dan paling berdarah dalam sejarah politik Indonesia – dengan kematian hampir 900 petugas KPPS - tidak memungkinkan Jokowi untuk mengelola pemerintahan periode kedua dengan baik dan jujur. Pasalnya, para bandar politik yang menyokong pemenangan Jokowi tidak tinggal diam tanpa balas jasa dari istana dengan keuntungan berlipat ganda. Apalagi mereka telah mendukung pilpres curang yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak terhitung besarnya.

Oleh sebab itu, tidak heran jika keculasan dan kerusakan yang dipertontonkan rezim Jokowi semakin menjadi-jadi. Di tengah karut marut penanganan Covid 19 yang menambah penderitaan dan kesengsaraan rakyat, daftar keculasan Jokowi terus berlanjut. Sebut saja, RUU Omnibus Law pesanan pemodal yang menindas hak-hak buruh, UU Minerba yang memanjakan korporasi serta mengancam lingkungan dan nasib rakyat, dan UU Korona No.2/2020 yang membuka jalan korupsi politik dan menancapkan kekuasaan totaliter.

Tidak berhenti sampai di sana. Jokowi tanpa malu mempertontonkan politik aji mumpung dengan memanfaatkan kekuasaan dan fasilitas negara untuk membangun dinasti politik.  

Pertama kali dalam sejarah politik Indonesia, anak presiden yang sedang menjabat dijadikan calon kepala daerah. Terlebih, selain Gibran – anak sulung Jokowi di pilkada Solo, menantu dan besan Jokowi juga menjadi calon di pilkada kota Medan dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Sementara adik ipar Jokowi di Kabupaten Gunung Kidul diberitakan mundur dari pencalonan tanpa alasan yang jelas.

Politik aji mumpung Jokowi atas dukungan berbagai anasir jahat terutama para pemodal, dilakukan untuk melestarikan kekuasaan Jokowi dan lingkarannya. Juga diharapkan menghadang bangkitnya kekuatan politik alternatif yang mengancam keselamatan kekuasaan Jokowi dan membentenginya dari tuntuan rakyat di masa depan.  

Alhasil, lingkaran setan politik yang melahirkan dan mengitari Presiden Jokowi melumpuhkan  sendi-sendi kehidupan kenegaraan dan kebangsaan kita selama ini dengan cepat, luas dan sistematis. Dengan semua perangkat kekuasaan yang dipegannya, anasir jahat ini akan terus menggerogoti penyelenggaraan negara lima tahun ke depan dengan daya rusak yang sangat besar dan berkelanjutan.

Dengan demikian, untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan yang lebih dalam lagi, tidak ada pilihan lain selain memotong lingkaran setan politik tersebut, yang titik episentrumnya ada di tangan presiden.[***]

*Penulis adalah Ketua Dewan Pengurus Institute for Democracy Education (IDe).

Top