Komisi Kejaksaan Soroti Penanganan Kasus Korupsi KMP Marsela

Dua Tahun Belum Ada Tersangka

Komisi Kejaksaan Soroti Penanganan Kasus Korupsi KMP Marsela
Muhammad Ibnu Mazjah/Net

KATTA - Pengusutan kasus dugaan korupsi anggaran operasional Kapal Motor Penumpang (KMP) Marsela di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) disorot Komisi Kejaksaan. Komisi menyinggung kinerja satuan kerja (satker) atas lambannya penanganan perkara itu.

"Lambannya penanganan perkara oleh satker tentu menjadi catatan tentang kinerja pada Satker tersebut," kata anggota Komisi Kejaksaan Muhammad Ibnu Mazjah melalui sambungan telepon kepada redaksi, Sabtu 1 Agustus 2020.

Menurutnya, wajar jika muncul kecurigaan di masyarakat karena kasus tersebut dilaporkan ke Kejati Maluku dua tahun lalu namun hingga kini masih dalam tahap penyidikan dan belum ada penetapan tersangka.

"Dua tahun (penanganan perkara masih penyidikan) relatif lama," kata Ibnu.

Ibnu menuturkan siap mendalami proses penanganan perkara korupsi KMP Marsela. Ia mengatakan komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap kinerja Kejati Maluku tanpa harus menunggu laporan pengaduan masyarakat (lapdumas).

"Asalkan memang ada temuan berupa informasi lisan atau tertulis bahkan untuk kasus-kasus yang menjadi perhatian publik bisa langsung ditindaklanjuti. Output dari tindaklanjut itu (Komisi Kejaksaan) membuat rekomendasi setelah dilakukan penilaian secara komprehensif," demikian kata Muhammad Ibnu Mazjah.

Baca: Kejagung Harus Ambil Alih Kasus Korupsi KMP Marsela dari Kejati Maluku

Diketahui, pengungkapan kasus dugaan korupsi anggaran operasional KMP Marsela yang tak kelar-kelar menuai sorotan warga MBD. Dorongan penuntasan kasus antara lain disampaikan Ketua Pusat Gerakan Pemuda Pemudi Maluku Barat Daya (GPP-MBD) Stefanus Termas.

"Kasusnya sudah lama dilaporkan ke Kejati namun sampai saat ini belum ada yang ditetapkan tersangka," keluh Termas yang juga pelapor kasus tersebut ke Kejati Maluku.

Baca: Kajati Maluku Ditantang Tetapkan Tersangka Korupsi KMP Marsela

Termas kecewa dari sekian banyak saksi yang diperiksa, Bupati MBD Benyamin Noach sebagai terlapor belum sekalipun diperiksa.

"Panggil Bupati MBD (Benyamin Noach) untuk dimintai keterangan karena dia adalah salah satu terlapor. Jangan dibilang sudah memeriksa banyak saksi tapi sama sekali tidak memeriksa bupati," kata Termas kepada KATTA, Jumat 30 Juli 2020.

Ia memastikan bukti-bukti yang disampaikan ke Kejati sangat kuat salah satunya bukti transfer penyertaan modal dari Pemda MBD yang dikirim ke sejumlah rekening pribadi. Antara lain dari total dana penyertaan modal Rp 10 miliar hanya Rp 1,5 miliar yang dikirim Pemda MBD ke rekening PT Kalwedo, BUMD bentukan Pemda MBD yang diberikan kewenangan hukum mengoperasikan KMP Marsela. Adapun sebagian besarnya ditransfer ke rekening pribadi petinggi PT Kalwedo salah satunya Benyamin Noach yang saat itu menjabat direktur utama.

Dana penyertaan modal dikirim ke rekening milik Benyamin Noach sesuai SP2D nomor 225/SP2D/BUD/IV/2014 tanggal 16 April 2014 sebesar Rp 2 miliar.

Dana penyertaan modal berikutnya diterima Christina Katipana sesuai SP2D nomor 110/SP2D/BUD/III/2013, tanggal 21 Maret 2013. Dana yang masuk ke rekening Cgristina sebesar Rp 4 miliar.

Kemudian diterima oleh Jantje Dahaklory. Sesuai bukti, Dahaklori menerima pencairan dana penyertaan modal sebanyak 3 kali, dengan rincian SP2D nomor 067/ SP2D/SKKPD/2012 tanggal 26 April 2012 sebesar Rp 1,5 miliar, SP2D nomor 13/SP2D/SKKPD/2012 tanggal 12 Juli 2012 dan SP2D nomor 36/SP2D/SKKOD/2012 tanggal 20 November 2012 masing-masing sebesar Rp 500 juta.

"Masyarakat sangat berharap kasus ini diusut tuntas. Kami sendiri sebagai pelapor siap jika diminta informasi atau menunjukkan bukti-bukti oleh Kejati. Kami siap dipanggil dalam 24 jam," terang Termas.

Belakangan menguat anggapan penanganan kasus korupsi KMP Marsela mandek karena ada suap. Hal ini sebagaimana diakui mantan anggota DPRD MBD Kim David Marcus. Kim mengaku melakukan upaya agar perkara yang ditangani Kejati Maluku itu ditutup.

Kim menyebut pihak yang terlibat dalam suap yang dilakukannya adalah Benyamin Noach dan mantan wakil walikota Ambon Sam Latuconsina.

Kim mengaku menerima Rp 500 juta dari Sam Latuconsina untuk digunakan sebagai suap agar perkara KMP Marsela tidak ditindaklanjuti Kejati. Menurut dia, uang sebesar itu merupakan pemberian tahap pertama dari tiga tahap yang djanjikan.

"Saya sendiri yang mengambil uang Rp500 juta dari Sam Latuconsina. Soal kapan uang diambil dan diserahkan kepada siapa, saya siap membeberkan itu kepada aparat penegak hukum," kata Kim kepada wartawan di Hotel Hero, Sabtu 18 Juli 2020.

Kim mengaku punya bukti dan saksi. Ia bahkan mengaku siap dipenjara atas perbuatannya.

"Saya yang cari koneksi dan ambil uang dari Sam Latuconsina, masa saya tidak tahu. Saya punya bukti dan saksi. Saya sendiri siap dipenjara karena turut serta, yang penting kasus ini dibongkar tuntas," ujar Kim seperti dikutip dari tifamaluku.com.[]

Top