Kata Arief Poyuono

Usut Tuntas Korupsi Sewa Gedung Milik Djoko Tjandra oleh OJK!

Usut Tuntas Korupsi Sewa Gedung Milik Djoko Tjandra oleh OJK!
Arief Poyuono/Net

KATTA - Aparat penegak hukum diminta untuk mengusut tuntas kasus sewa gedung Wisma Mulia 1 dan 2 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ditengarai terjadi tindak pidana korupsi dalam kasus itu.

 

"KPK dan Kejaksaan Agung harus memeriksa proses sewa menyewa itu," kata politisi Partai Gerindra Arief Poyuono kepada redaksi, Jumat 31 Juli 2020.

 

Ia menduga ada main mata di balik keputusan dewan komisioner OJK menyewa gedung Wisma Mulia 1 dan 2 yang mengakibatkan pengeluaran uang negara tidak bermanfaat alias mubazir.

Gedung disewa selama tiga tahun sejak 17 Januari-14 Juli 2021 seharga Rp412,30 miliar. Kontrak sewa dilakukan antara OJK dengan PT Sanggarcipta Kreasitama, jejaring usaha grup Mulia yang merupakan milik terpidana korupsi BLBI Djoko Tjandra.

Ihktisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester I 2019 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, dari dua gedung yang disewa OJK hanya menggunakan sebagian gedung Wisma Mulia 2. Selain membayar sewa, OJK membayar service charge (biaya pelayanan) pada 2018 sebesar Rp57,05 miliar.

"Aneh, masa iya OJK tidak bisa menyewa konsultan untuk mengukur kebutuhan luas kantor dan letak kantor yang sesuai dengan jumlah pegawai OJK. Nah ini sudah ada bukti yang lengkap berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018 BPK," kata Arief Poyuono.

Ia juga curiga pidana korupsi kasus sewa gedung hendak dihilangkan sehingga semata hanya terkait urusan perdata. Hal ini seiring gugatan perdata yang dilayangkan OJK kepada PT Sanggarcipta Kreasitama pada 12 Mei 2020, dan saat ini gugatannya itu telah terdaftar di PN Jaksel dengan nomor 373/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL.

"Anehnya, setelah ramai di media dan adanya hasil laporan BPK, OJK buru-buru melayangkan gugatan perdata, di antaranya ada petitum untuk mengembalikan biaya sewa dan service charge. Padahal sudah jelas-jelas penyewaan gedung merugikan negara, bank dan nasabah bank di Indonesia yang telah membayar iuran pada OJK, serta berpotensi memperkaya pihak lain," demikian kata Arief Poyuono.[]

Top