Susul Brigjen Prastjio

Pengacara Anita Kolopaking Tersangka Surat Jalan Djoko Tjandra

Pengacara Anita Kolopaking Tersangka Surat Jalan Djoko Tjandra
Anita Kolopaking/Net

KATTA - Anita Kolopaking kini berstatus tersangka. Pengacara buronan BLBI Djoko Tjandra itu dijerat kepolisian dalam kasus pemalsuan surat jalan.

"Kita tetapkan tersangka Anita Kolopaking dengan jeratan Pasal 263 KUHP," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis 30 Juli 2020.

Anita berkali-kali menemui Djoko Tjandra ditemani bintang dua polri dan pejabat tinggi Kejaksaan Agung terancam hukuman penjara 6 tahun.

Bunyi Pasal 263 KUHP yakni; 'Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.'

Penetapan Anita sebagai tersangka menyusul Brigjen Prastijo Utomo. Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri itu diumumkan sebagai tersangka dalam kasus surat jalan buronan Djoko Tjandra oleh Bareskrim pada Senin 27 Juli 2020.

Bedanya, Anita hanya dijerat Pasal 263 KUHP sementara Prastijo dijerat pasal berlapis yakni Pasal 263 Ayat 1 dan 2 KUHP juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 E KUHP, Pasal 426 Ayat 1 KUHP, dan Pasal 221 Ayat 1 ke 2 KUHP.

Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, pasal yang dijerat ke Brigjen Prasetijo terkait pembuatan surat palsu dan mengunakan surat palsu, sebagaimana Pasal 263 KUHP Ayat 1 dan 2 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 E KUHP.

"Kita telah melaksanakan pemeriksaan keterangan saksi yang berkesuaian dan kita mendapatkan barang bukti sekaligus juga kami dalami terkait objek dimaksud, surat jalan, dan surat keterangan pemeriksaan Covid. Di mana dua surat jalan dibuat atas perintah tersangka BJP PU. Kemudian surat keterangan Covid dan rekomendasi kesehatan yang dibuat di Pusdokkes Polri," kata Listyo saat mengumumkan Prasetjio yang merupakan bawahannya sebagai tersangka.

Kemudian, konstruksi Pasal 426 KUHP terkait membantu orang yang dirampas kemerdekaannnya, dalam hal ini buronan Djoko Tjandra.

Penyidik juga mendapatkan kesesuaian keterangan saksi dan barang bukti dalam bentuk surat. Adapun yang menjadi objek perkara yaitu keputusan Kapolri Nomor 119 tanggal 20 Juni 2019 tentang pengangkatan BJP PU sebagai Karo Korwas dan surat Jampidsus kepada Kabareskrim Polri tentang status hukum Djoko Tjandra.

"Dalam konstruksi ini peran BJP PU sebagai anggota Polri yang seharusnya bertugas sebagai penegak hukum, telah membiarkan atau mengirim pertolongan kepada JST dengan mengeluarkan surat jalan, membuat surat keterangan bebas Covid, dan surat rekomendasi kesehatan," jelas dia.

Adapun Pasal 221 ayat 1 ke 2 KUHP yang disangkakan kepada Brigjen Prasetijo karena diduga telah menghalang-halangi atau menyulitkan penyidikan dengan menghancurkan dan menghilangkan sebagian barang bukti.

"Hal ini dikuatkan dengan beberapa keterangan saksi yang berkesesuaian. Di mana tersangka BJP PU sebagai pejabat Polri menyuruh Kompol Joni Andrianto untuk membakar surat yang telah dipergunakan dalam perjalanan oleh saudara AK dan JST (Djoko Tjandra), termasuk juga oleh yang bersangkutan," kata Listyo.[]

Top