Kejagung Harus Ambil Alih Kasus Korupsi KMP Marsela dari Kejati Maluku

Kejagung Harus Ambil Alih Kasus Korupsi KMP Marsela dari Kejati Maluku
Foto: KMP Marsela/Net

KATTA - Indonesia Audit Watch (IAW) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengambil alih kasus korupsi anggaran operasional Kapal Motor Penumpang (KMP) Marsela dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

"Ada baiknya kasus tersebut diambil alih Kejagung jika memang Kejati memiliki kendala dalam penanganannya," kata Ketua Pendiri IAW Junisab Akbar, Kamis 30 Juli 2020.

Kasus dugaan korupsi KMP Marsela sudah dilaporkan ke Kejati Maluku tahun 2018. Namun saat ini penanganan kasus baru naik ke tahap penyidikan dan belum ada satu orang pun yang ditetapkan tersangka.

"Kami menyayangkan kenapa kasus yang ditangani Kejati Maluku ini stagnan padahal laporan dikuatkan dengan banyak bukti,"  kata Junisab yang juga mantan anggota Komisi Hukum DPR RI.

Junisab melihat, berdasarkan bukti yang ada satu dari beberapa nama yang pantas ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Maluku Barat Daya (MBD) Benyamin Thomas Noach.

Benyamin diduga kuat menerima uang Rp 2 miliar dimana uang tersebut adalah uang penyertaan modal Pemda MBD kepada PT Kalwedo, BUMD bentukan Pemda MBD yang diberikan kewenangan hukum mengoperasikan KMP Marsela.

Uang tersebut diterima pada tanggal 16 April 2014 dimana saat itu Noach menjabat sebagai direktur PT. Kalwedo.

"Dana penyertaan modal Pemda MDB juga diterima beberapa oknum PT. Kalwedo antara lain pada penyertaan modal tahun anggaran 2012, 2013, dan 2016," bebernya.

Junisab mengingatkan KMP Marsela juga menerima subsidi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan Rp 6 miliar setiap tahunnya. Hal ini karena trayek KPM Marsela melayari kapal perintis yang berdasarkan Permenhub Nomor: PM 51 Tahun 2012 seluruh biaya pengelolaan, pengoperasian, perawatan termasuk biaya docing guna pelayanan KMP Marsela menjadi tanggung jawab Kemenhub RI.

Namun faktanya, penyertaan modal dari Pemda MBD dan subsidi dari pemerintah pusat tidak membuat pengoperasian KMP Marsela berjalan baik. Salah satu indikasinya, sejak Januari 2012 sampai November 2017 gaji anak buah tidak dibayarkan oleh PT. Kalwedo dan mengakibatkan seluruh ABK melakukan mogok kerja hingga saat ini.

"Apalagi kalau bukan karena korupsi. Korupsi juga yang membuat KMP Marsela rusak, hanya mampu beroperasi dari 2012 hingga 2017, dan sampai sekarang kapal terparkir di docing Talake milik Pemprov Maluku," demikian kata Junisab.

Selain mendesak Kejagung mengambil alih kasus korupsi KMP Marsela, Junisab meminta Kejagung mendalami upaya suap yang dilakukan untuk menutup kasus korupsi KMP Marsela di Kejati Maluku. Suap disebut-sebut dilakukan Benyamin Noach melalui mantan wakil walikota Ambon Sam Latuconsina.

Dugaan suap oleh Benyamin Noach dan Sam Latuconsina mengemuka setelah dibeberkan mantan anggota DPRD MBD Kim David Marcus. Kim kepada media mengaku telah menerima Rp 500 juta dari Sam Latuconsina untuk mencari jalur agar kasus KMP Marsela ditutup. Uang yang diterima Kim tersebut merupakan pemberian tahap pertama dari tiga tahap yang djanjikan.

"Pengakuan itu bisa menjadi bukti awal dan karenanya perlu dibongkar oleh Kejagung," demikian kata Junisab Akbar.[]

Top