Pinangki Harusnya Diberhentikan Tidak Hormat dari PNS Kejaksaan

Pinangki Harusnya Diberhentikan Tidak Hormat dari PNS Kejaksaan
Jaksa Pinangki Sirna Malasari-Djoko Tjandra/Net

KATTA - Pencopotan jabatan yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap Pinangki Sirna Malasari dinilai tidak cukup. Seharusnya, Pinangki dicopot tidak hormat dan dikeluarkan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) kejaksaan.

"Semestinya sanksi yang diberikan adalah pemberhentian dengan tidak hormat dari PNS Kejagung dan dikeluarkan dari lembaga kejaksaan," kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, Kamis 30 Juli 2020.

Boyamin menuturkan sejumlah alasan mengapa Pinangki pantas diberhentikan tidak hormat dari PNS Kejagung. Pertama, selama pemeriksaan Pinangki memberikan keterangan berbelit-belit, mengelak dan tidak mengakui perbuatan terkait kepergiannya keluar negeri dan melakukan pertemuan dengan buronan BLBI Djoko Soegiarto Tjandra atau Joko Tjandra. Bahkan ia melakukan upaya perlawanan balik terhadap pemeriksaan Kejagung.

Kemudian, pengakuan pengacara Anita Kolopaking yang dengan jujur mengakui bertemu Joko Tjandra bersama dengan Pinangki di Malaysia. Keterangan Anita ini, menurut Boyamin, sudah cukup menjadi bukti bahwa Pinangki bertemu Joko Tjandra tanpa harus menunggu keterangan Joko Tjandra.

Selain itu, Pinangki diduga sering bolos kerja karena 9 kali pergi keluar negeri selama 2019. Selain pergi ke Singapura dan Malaysia, Boyamin menyebut Pinangki diduga dua kali pergi ke Amerika Serikat yang tentunya butuh waktu bolos kerja minimal seminggu untuk sekali perjalanan.

"Semestinya hal-hal ini menjadi faktor pemberatan sehingga dia layak diberi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat," kata Boyamin.

Selaku pelapor kepada Komisi Kejaksaan, kata Boyamin menambahkan, pihaknya hari ini menyerahkan bukti tambahan kepada Komisi Kejaksaan berupa foto dokumen perjalanan penerbangan Pinangki bersama dengan Anita Kolopaking pada tanggal 25 November 2019.

Berdasarkan dokumen itu, Anita dan Pingkain menemui Djoko Tjandra dengan menggunakan pesawat Garuda GA 820 Jakarta-Kuala Lumpur dengan keberangkatan pesawat pukul 8.20 WIB.

Bukti tambahan ini menurut Boyamin, akan berguna untuk bahan pemeriksaan yang dilakukan Komjak terhadap Pinangki hari ini, sekaligus berjaga-jaga jika Pinangki mengelak dan membantah seperti dilakukannya pada pemeriksaan tim Jaksa Agung Muda Pengawasan.

"Untuk itu kami meminta Komisi Kejaksaan membuat rekomendasi pemecatan dengan tidak hormat dari PNS terhadap Pinangki," demikian kata Boyamin.

Diketahui, Kejaksaan Agung mencopot jabatan Pinangki setelah ketahuan bepergian ke luar negeri sebanyak sembilan kali di sepanjang 2019. Pinangki dianggap melanggar Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yang menyebutkan bahwa setiap PNS wajib menaati peraturan kedinasan yang berlaku.

Selain itu, Pinangki juga disebutkan melanggar Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 huruf a Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa. Lalu, Pasal 3 huruf a mengatur bahwa jaksa menaati perundang-undangan serta peraturan kedinasan yang berlaku.

Kemudian, Pasal 4 huruf a menyebutkan bahwa jaksa dilarang menggunakan jabatan atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.[]

Top