Kritik Draf Perpres

ADPPI Ingatkan Presiden Tak Setujui Pengeluaran Anggaran Tanpa Dasar UU

ADPPI Ingatkan Presiden Tak Setujui Pengeluaran Anggaran Tanpa Dasar UU
Ilustrasi: instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Salak milik Star Energy Geothermal di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat/Net

KATTA - Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia (ADPPI) mengkritik draft peraturan presiden (perpres) tentang Pembelian Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Ketua Umum ADPPI Hasanuddin mengingatkan rencana kebijakan pemberian kompensasi melalui skema cost recovery terhadap kegiatan ekplorasi dan pengembangan infrastruktur dalam pengembangan panas bumi untuk pembangkit listrik (PLTP) tidak memiliki landasan hukum.

"Kebijakan itu tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan berpotensi bertentangan dengan UU Panas Bumi Nomor 21 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung," kata Hasanuddin kepada KATTA, Rabu 29 Juli 2020.

"UU Panas bumi dan PP mengamanatkan dalam skema pembelian tenaga listrik bersumber dari panas bumi menggunakan skema harga keekonomian, dan cost recovery tidak dikenal di dalam pengusahaan panasbumi untuk PLTP," kata dia.

Hasanuddin menyesalkan jika Perpres itu benar-benar terbit nantinya. Sebab, kata dia, akan berdampak pada pengeluaran anggaran negara yang tidak sedikit dan tentu saja akan menjadi beban pengeluaran negara di masa yang akan datang.

"Jika Perpres tersebut diterbitkan, itu artinya, Presiden Jokowi menyetujui pengeluaran anggaran negara tanpa berbasis undang-undang, dan berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari," ujar Hasanuddin.

Menurut Hasanuddin, regulasi mengenai pemanfaatan panas bumi telah diatur secara tersendiri melalui UU khusus yakni UU Panas Bumi. Adapun untuk pelaksanaannya telah ada PP yang menjadi acuan para pihak baik pemerintah, pengembang maupun masyarakat.

Hasanuddin mengatakan ada yang lebih penting dilakukan Ditjen EBTKE Kementerian ESDM daripada merancang kebijakan cost recovery eksplorasi dan pengembangan infrastuktur panas bumi untuk PLTP melalui perpres. Yakni, merumuskan kembali skema keekonomian dalam penentuan tarif tenaga listrik dari panas bumi.

"Karena itu merupakan perintah dari undang-undang," demikian kata Hasanuddin.[]

Top