Rezim Jahat Jokowi

Rezim Jahat Jokowi
Ilustrasi/Net

BETAPA jahat rezim Jokowi. Segala cara dilakukan demi menjaga kelestarian kekuasaannya, termasuk berselingkuh dengan penjahat. Misalnya, dalam hal buronan kasus Bank Bali, Djoko Tjandra. Kasus ini melibatkan petinggi kepolisian Brigjen Prasetijo Utomo yang memberikan surat jalan kepada Djoko Tjandra dengan menyalahgunaan kekuasaan. Bahkan, ia mendampingi buron, yang merampok uang negara hampir Rp 1 triliun, bepergian ke Pontianak. Belum lagi Prasetijo menjadikannya konsultan hukum dan memberinya ruang kerja di kantor kepolisian. Akibatnya, Prasetijo dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS.

Komisioner Komnas HAM periode 2012-2017, Natalius Pigai, tercengang melihat kenyataan ini. Selama menangani  ribuan kasus yang melibatkan oknum polisi, belum pernah ada jenderal polisi yang dicopot dari jabatan. Karena itu, kasus Prasetijo ini termasuk kasus luar biasa. Sambil mengaitkan dengan pemberitaan media daring tentang pertemuan Jokowi dengan Sangkara Tjandra, adik Djoko Tjandra, dalam sebuah jamuan makan di Istana pada 2015, Pigai menduga pencopotan Prasetijo ada kaitannya dengan Jokowi. "Circumstances of crime patut diduga pemecatan ini adalah alibi untuk menutupi kaitan Djoko Tjandra dengan Jokowi" (rmolid, 20 Juli 2020).

Dalam upaya membungkam oposisi atau suara sumbang, selain mereka dipersekusi atau diancam pidana, juga teror verbal untuk merusak mental sasaran agar tunduk pada kemauan rezim. Kita melihat sekonyong-konyong tim kuasa hukum Wahyu Setiawan, tersangka kasus suap Pergantian Antar Waktu anggota DPR Harun Masiku, memecat salah satu anggotanya yang sebelumnya mengatakan, Wahyu siap menjadi justice collaboator untuk membongkar kecurangan pilpres 2019. Perubahan sikap tim kuasa hukum Wahyu hampir pasti akibat tekanan eksternal. Memang akan menjadi tsunami politik bila saja Wahyu membongkarnya meskipun sebelumnya Mahkamah Agung juga sudah mengabulkan permintaan Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan yang menggugat peraturan KPU tentang penetapan presiden terpilih.

Jauh sebelumya, berbagai pihak sudah mempertanyakan komitmen rezim Jokowi terhadap prinsip luber dan jurdil pemilu. Ini mengingat Jokowi sebagai petahana menggunakan kekuasaannya untuk memobilisasi dukungan dengan melanggar UU maupun norma pemilu. Misalnya, dengan menggunakan fasilitas negara saat berkampanye, memobilisasi ASN untuk kampanye mendukung Jokowi, dan melakukan money politics. Semua ini merupakan kecurangan kualitatif. Sekiranya Wahyu sebagai komisioner KPU membongkar kecurangan secara kuantitatif, maka legitimasi Jokowi-Ma'ruf akan runtuh tak bersisa. Inilah yang menjadi sebab tim kuasa hukum Wahyu ditekan untuk mengubah sikap.

Diduga aparat Jokowi juga melakukan teror terhadap para akademisi yang pandangannya diduga berpotensi membangkitkan gerakan mahasiswa. Pada Mei silam, mahasiswa hukum UGM terpaksa membatalkan seminar tentang pemakzulan presiden ditinjau dari hukum ketatanegaraan. Para narasumber dan penyelenggara diteror sejak 28 Mei hingga besoknya atau pada hari H. Rezim tidak peduli bahwa UUD 1945 menjamin dan melindungi kebebasan akademis di lingkungan kampus. Tindakan ini jelas menghambat pikiran-pikiran terbaik warganegara demi kemajuan bangsa.

Aksi-aksi ilegal rezim Jokowi tidak saja dilakukan secara klandestin, tapi juga secara terbuka. Selain kecurangan kualitatif dan kuantitatif pemilu, juga kebijakan publik terkait penanggulangan covid-19. Atas nama Perppu Corona yang telah menjadi UU No 2/2020 rezim Jokowi meniadakan hak-hak konstitusional DPR berupa hak budgeting dan pengawasan. Juga memberikan keleluasaan pada rezim untuk memperlebar defisit APBN melampaui ketetapan. Pelanggaran paling mencengangkan adalah kebebasan pengguna dana ratusan triliun rupiah tanpa perlu takut pada ancaman pidana. Dus, ini membuka ruang lebar-lebar bagi terjadinya korupsi dan perampokan uang negara.

Masih banyak hal lain yang dilakukan rezim yang menyuburkan korupsi. Misalnya, masalah revisi UU KPK yang melemahkan lembaga antirasuah itu, yang merupakan satu-satunya amanat reformasi yang masih tersisa. Semuanya untuk memanjakan para pemodal, termasuk RUU Omnibus Law yang menindas buruh. Demikian juga RUU Cipta Kerja. Mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim mengatakan, RUU ini hanya memikirkan eksploitasi sumber daya alam untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Tidak ada poin untuk mengelola ekosistem SDA jangka panjang. Tidak berbicara tentang dampak jangka panjang yang muncul dari adanya pembukaan lahan pekerjaan. Sedangkan RUU Minerba hanya mempertimbangkan masuknya investasi tanpa memikirkan reboisasi (tempoco, 16 Juli 2020). Alhasil, RUU Cipta Kerja dan RUU Minerba hanya memikiran dampak ekonomi dengan mengabaikan dampak lingkungan yang berbahaya bagi rakyat.

Alhasil, rezim Jokowi menghalalkan segala cara dan serampangan mengurus negara. Bahkan tega menindas rakyat -- terlihat dari kenaikan iuran BPJS, tarif listrik, dan mempertahankan harga tinggi BBM -- demi mempertahankan kekuasaan dan kepentingan kaum oligark. Jokowi selalu menghendaki pekerjaan diselesaikan secepatnya meskipun dengan melanggar UU, mengabaikan ilmu pengetahuan, dan mencelakakan rakyat.

Terkait dengan vaksin Covid-19 Sinovac yang masih dalam proses uji klinis, Jokowi sudah memerintahkan lembaga terkait untuk segera memborong vaksin yang belum jelas itu. Ia bahkan meminta Koordinator Uji Klinis Vaksin Covid-19 Prof Kusnandi Rusmil untuk segera menggunakannya secara massal dalam waktu tiga bulan. Namun, Kusnandi menolak karena ketergesaan dapat mencelakan manusia.

Vaksin Sinovac baru menjalani uji klinis tahap kedua di Cina. Konon hasilnya cukup bagus. Uji klinis tahap ketiga sebelum diproduksi massal akan dilakukan di Indonesia. Sebelum Biofarma memproduksinya, uji klinis tahap ketiga membutuhkan 1.620 relawan sebagai kelinci percobaan. Kendati diklaim aman, tetap saja orang khawatir akan efek samping ujicoba vaksin.

Oleh sebab itu, cukup fair jika Jokowi beserta seluruh pembantu dan buzzernya yang lebih dulu diinjeksi vaksin Sinovac, sebagai tanggungjawab moral rezim terhadap rakyat.[]

Penulis: Smith Alhadar (Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education/IDe)
Editor: Abdurrahman Syebubakar (Ketua Pengurus IDe).

Top