Jokowi, Sang Ignorant Leader

Jokowi, Sang Ignorant Leader
Presiden Joko Widodo (Jokowi)/Net

DALAM buku Why Nations Fail (2012), Daron Acemoglu dan James A Robinson mengonfirmasi bahwa kelembagaan politik dan ekonomi merupakan variabel paling menentukan jatuh bangunnya sebuah bangsa. Berdasarkan analisis data time-series di sejumlah negara, mereka menyimpulkan negara gagal lahir dari lembaga politik dan ekonomi ekstraktif yang menghisap sumberdaya negara untuk kepentingan kekuasaan dan ekonomi segelintir orang di atas penderitaan rakyat banyak.

Namun, peran sentral pemimpin yang menjalankan sistem atau kelembagaan ekonomi-politik tidak dapat diabaikan. Ibarat pepatah, “the man behind the gun” yang secara kontekstual berarti efektivitas suatu tugas tergantung pada orang yang mengembannya, tidak semata ditentukan seberapa hebat perangkat yang tersedia untuk tugas tersebut. Seideal apapun sebuah sistem, efektivitasnya sangat tergantung pada orang yang menjalankan sistem tersebut. Telah banyak studi yang mengungkap pengaruh penting kepemimpinan terhadap maju tidaknya suatu negara.

Kebangkitan Malaysia dan kemajuan Singapore, misalnya, tidak lepas dari sosok Mahathir Mohamad dan Lee Kuan Yew, kendati oleh sebagian ahli politik, mereka dicap sebagai benevolent dictators. Atribut benevolent ini yang membedakan mereka dari pemimpin diktator lainnya seperti Soeharto dan Marcos yang ditandai sikap represif dan korup (malevolent dictators).

Di Indonesia pasca reformasi, dengan corak sistem dan kelembagaan politik yang sama, kita menyaksikan perbedaan mencolok atas kondisi kehidupan masyarakat saat kepemimpinan SBY versus Jokowi. Secara umum, SBY menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan Jokowi, dalam berbagai sektor seperti kualitas demokrasi dan kebebasan, tingkat kebahagian, pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan kerentanan, kohesi sosial, penegakan hukum dan komitmen memberantas korupsi.   

Pada tataran politik lokal, kita juga melihat kondisi DKI Jakarta yang jauh lebih baik di bawah kepemimpinan Anies Baswedan, dibandingkan dengan era Jokowi-Ahok-Djarot. Tanpa menutup mata atas kelemahan Anies, selama hampir tiga tahun kepemimpinannya, kondisi fisik DKI Jakarta berubah drastis - makin tertata dan indah.

Yang jauh lebih penting adalah kondisi demokrasi dan pembangunan manusia kembali tumbuh positif, kemiskinan dan ketimpangan terus turun, pengelolaan keuangan daerah berkualitas – meraih predikat WTP dari BPK tiga kali berturut turut, tingkat kemacetan berkurang, dan kohesi sosial semakin baik. Selain itu, keberanian politik Anies melawan super-oligarki dengan menghentikan proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta juga patut diapresiasi, meskipun akhir-akhir ini terjadi kontroversi reklamasi Ancol yang proses pengembangan, pengelolaan dan peruntukannya sangat berbeda. Tidak terhitung berbagai penghargaan dari dalam dan luar negeri yang diterima Anies selama memimpin DKI.   

Sebaliknya, di bawah kepemimpinan Jokowi-Ahok-Djarot, hampir semua sektor utama pembangunan DKI Jakarta mengalami kemerosotan. Perslingkuhan antara oligarki kekuasaan dan oligarki ekonomi juga makin brutal, yang menghambat kemajuan dan kesejahteraan rakyat serta mempertaruhkan masa depan Ibukota.

Para pemimpin dengan tipe dan kualitas berbeda tersebut dipilih melalui prosesi politik elektoral lima tahunan. Harapannya, politik elektoral (pilpres/pilkada) melahirkan pemimpin berkualitas yang visioner, cakap, amanah dan memiliki komitmen politik kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Tetapi realitas politik tidak selalu berbanding lurus dengan harapan.

Sering kali yang terpilih adalah figur yang jauh dari atribut berkualitas dan ideal. Hal ini terjadi karena, dalam banyak kasus, politik elektoral menjadi ladang transaksi para pemburu kekuasaan dan uang, serta perselingkuhan oligarki parpol dan oligarki ekonomi dalam lautan literasi politik rakyat yang masih rendah.

Dalam realitas politik saat ini, setidaknya ada empat tipe pemimpin politik di Indonesia.

Pertama, pemimpin berkualitas yang visioner dan mampu menerjemahkan visi besarnya dalam pilihan sistem dan kebijakan serta memiliki keberanian politik untuk membongkar sistem dan melawan predator ekonomi politik.

Kedua, pemimpin dengan visi besar, namun sebatas retorika dan mimpi tanpa kemampuan menerjemahkannya dalam pilihan dan implementasi kebijakan.  

Ketiga, pemimpin yang cakap pada tataran operasional dan program tanpa visi sehingga memimpin tanpa arah.

Keempat, pemimpin yang (terkesan) sederhana dan merakyat tetapi tidak memiliki visi, kecakapan dan keberanian politik untuk merealisasikan janji janji politik hasil rekayasa tim pemenangan. Dilengkapi watak predatoris dan culas, tipe pemimpin ini yang saya labeli sebagai ignorant leader. Mungkin padanan ignorant leader dalam bahasa Indonesia adalah penguasa jahil, yang ditandai kebodohan dan sikap culas sekaligus.

Ignorant leader biasanya lahir dari rahim sistem politik non demokratis/otoriter yang tertutup dan korup. Namun, bisa juga hadir akibat kecelakaan politik atau kuasi demokrasi (demokrasi seoalah olah) - demokrasi yang dibajak oligarki.  

Sudah pasti, tipe penguasa ini tidak memiliki kemauan dan keberanian untuk menunaikan janji janji politiknya. Dalam “kamus kekuasaan" ignorant leader, tidak ada istilah hijrah dari sistem dan kelembagaan neoliberal ekstraktif yang dibajak para predator ekonomi politik menuju sistem dan kelembagaan yang sarat dengan napas keadilan sosial.   

Bagi ignorant leader, tidak penting apakah sistem dan pendekatan pembangunan yang dijalankan memihak dan mensejahterakan atau sebaliknya menyengsarakan rakyat jelata. Yang penting, kekuasaannya semakin luas dan berlanjut. Pundi pundi keuangannya tetap penuh dan pialang politik di belakang sang ignorant leader untung berlipat ganda.

Terpilih melalui sistem yang cacat dan dengan cara culas, kecendrungannya, ignorant leader hanya berfikir tentang upaya meraih dan mempertahankan kekuasaan melalui monopoli penguasaan ekonomi-politik.

Ignorant leader juga berkepentingan memelihara dan memperluas jangkauan "pendukung fanatik buta" guna melangggengkan kekuasaannya. Sebaliknya, warga yang cerdas politik menjadi ancaman utama bagi ignorant leader. Maka, dengan segala cara, ignorant leader menyumbat saluran terbangunnya kecerdasan politik warga.

Dengan kuasa ignorant leader, kehidupan politik kenegaraan dan kebangsaan mengalami pembusukan. Pembangunan di pelbagai bidang bukan saja mandeg dan terbengkalai, tetapi negara digiring menuju negara gagal.

Melihat kondisi centang-perenang yang dihadapi rakyat Indonesia selama lebih dari lima tahun terakhir, sulit untuk membantah sosok ignorant leader itu adalah Jokowi. Seluruh antribut yang melekat pada tipe penguasa ini juga dipenuhinya hampir secara sempurna.

Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, kita menyaksikan kegagalan demi kegagalan yang disuguhkan kepada rakyat. Penduduk miskin dan nyaris miskin membludak mencapai 140 juta jiwa dan 22 juta rakyat lapar kronis. Pertumbuhan ekonomi jauh dari target meroket seperti sesumbar Jokowi, utang negara meroket, ketimpangan sangat akut, korupsi merajalela dan oligarki meluas, kohesi sosial terkoyak, dan hukum compang camping.   

Di tengah karut marut penanganan Covid 19 yang menambah penderitaan dan kesengsaraan rakyat, daftar keculasan Jokowi terus berlanjut. Sebut saja, RUU Omnibus Law pesanan pemodal yang menindas hak-hak buruh, UU Minerba yang memanjakan korporasi serta mengancam lingkungan dan nasib rakyat, dan UU Korona yang memanipulasi pandemi untuk membuka jalan korupsi politik dan menancapkan kekuasaan totaliter, yang melumpuhkan fungsi parlemen.  

Lebih tragis lagi, Jokowi memanfaatkan jabatan presiden dan istana negara untuk membangun dinasti politik melalui pencalonan Gibran, putra sulungnya, di Pilkada Kota Solo. Selain itu, ada juga Boby Nasution, menantu Jokowi, yang akan bertarung di Kota Medan; Wahyu Purwanto, adik ipar Jokowi, untuk Pilkada Kabupaten Gunung Kidul; dan Doli Sinomba Siregar, paman Boby, untuk Pilkada Kabupaten Tapanuli Selatan.[***]

*Penulis adalah Ketua Pengurus Institute for Democracy Education (IDe).

Top