Dahulukan HTP Ketimbang Vape, Kemenperin Sesat Berfikir

Dahulukan HTP Ketimbang Vape, Kemenperin Sesat Berfikir
foto/net

KATTA - Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai alasan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memprioritaskan pembahasan Standar Nasional Indonesia (SNI) produk tembakau yang dipanaskan (HTP) terlalu mengada-ada. 

"Nggak bener alasan itu. Kalau memang iya coba jelaskan, dari dua sudut. Pertama, aspek transparansinya, sejauh mana transparansinya soal HTP itu? Kedua, akuntabilitas publik, pertanggungjawaban publiknya gimana?" ujar Trubus saat dikontak, Rabu (8/7). 

Untuk diketahui, prioritas melabelkan SNI pada produk HTP hanya lantaran menganggap pembahasan vape terlalu rumit. Trubus menilai, ada kesesatan berfikir yang ditunjukan para pejabat Kemenperin.

"Yang banyak dipakai ya vape itu, itu ada pertanggungjawaban publik. Karena apa? Karena itu (vape) menghidupi banyak orang. Kalau alasan karena vape rumit sehingga ditunda, ada sesat berpikir. Cara berpikir linier seperti ini banyak digunakan pejabat kita," kritiknya. 

Sebelumnya Sekjen Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Willem Petrus Rewu menyebut, menurut Kemenperin, pembahasan SNI HTP didahulukan karena tidak serumit membahas SNI vape. "Jadi tahun 2021 baru akan bahas vape. Gitu. Prinsipnya semua produk harus punya SNI," ujar anggota Komisi Teknis (Komtek) Tembakau yang terlibat dalam perumusan SNI itu saat dikontak, Selasa (7/7). 

Sementara Direktur Industri, Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kemenperin Supriadi menyebut keterbatasan waktu sebagai alasan untuk mendahulukan SNI bagi produk HTP.

"Dengan pertimbangan masalah waktu, kondisi nasional dan global pandemi Covid-19, ketersediaan sumber daya, karakteristik industri, karakteristik produk, dan kondisi industri di dalam negeri, pada 2020 ini baru akan disusun RSNI produk HTP, sementara rokok elektrik direncanakan pada 2021," ungkap Supriadi. []

Top