Menaikkan Ambang Batas Capres untuk Menaikkan Mahar Politik?

Menaikkan Ambang Batas Capres untuk Menaikkan Mahar Politik?
Ilustrasi/Net

SEKALI lagi pembahasan soal hubungan antara ambang batas Capres, DPR dan uang mahar politik. Biasanya banyak yang membahas ambang batas capres dan mahar politik secara terpisah. Seolah-olah tidak ada kaitannya, seolah-olah masing-masing berdiri sendiri.

Padahal sebenarnya saling terkait. Hanya saja dinarasikan secara berbeda. Ambang batas terkait masalah efisiensi biaya, memperkuat sistim presidensial, penyederhanaan partai, penyederhanaan pelaksanaan pemilu dan lain sebagainya.

Dengan menaikkan ambang batas, jelas terjadi adalah memperkecil jumlah partai yang bisa menjadi faktor dominan dalam kelompok partai yang berhak mencalonkan presiden atau duduk di DPR. Dengan demikian menjadi menaikkan nilai tawar atau nilai negosiasi partai-partai tersebut dalam menentukan capres atau hak partai untuk duduk di DPR.

Dengan demikian pula patut diduga berakibat kepada naiknya tarif uang mahar yang selalu dilaksanakan dalam ruang tertutup, pribadi bertemu pribadi, dalam bentuk cash yang konon sebagian besar berupa valuta asing dan sebagian berupa berlian tanpa kesaksian siapapun dan bukti apapun.

Inikah Demokrasi?

Di lain sisi, secara hukum perdagangan gelap politik ini tidak bisa dijangkau oleh KPK karena menurut Undang Undang Tipikor Nomor 31/1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20/2001, KPK hanya diberi wewenang secara legal untuk memonitor, menindak dan melakukan Operasi Tangkap Tangan ( OTT) hanya kepada pejanay mehara.

Adapun pejabat tinggi partai, caleg, calon kepala daerah bahkan capres-cawapres belum tentu pejabatn negara sehingga tidak akan bisa di OTT.

Jadi status bukan pejabat negara yang istilah resminya di dalam undang-undang bukan penyelenggara negara adalah lubang atau celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku pemberi dan penerima mahar politik.

Dan sampai saat ini celah hukum itu masih dipelihara terus dan tidak pernah ada niat untuk menutupnya. Inilah siasat para elit politik untuk terus menerus memelihara korupsi di negara ini.[]

Bambang Wisanggeni
Warga negara biasa, tinggal di Jakarta.

Top