Baranusa Dukung Jokowi Pecat Menteri dan Bubarkan Lembaga Bebani Negara

Baranusa Dukung Jokowi Pecat Menteri dan Bubarkan Lembaga Bebani Negara
Presiden Joko Widodo/Net

KATTA - Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) mendukung penuh sikap Presiden Jokowi yang berniat melakukan reshuffle kabinet dan ingin membubarkan lembaga yang dianggap tidak maksimal mendukung kinerja pemerintah di tengah krisis ekonomi yang melanda negara.

"Mendukung Presiden Jokowi pecat bawahan yang nakal dan berniat merampok duit negara. Bubarkan lembaga yang tidak berguna dan hanya menjadi beban keuangan negara. Selamatkan hidup rakyat dari ancaman krisis ekonomi dan kemiskinan," ujar Ketua Umum Baranusa Adi Kurniawan dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (29/6/20).

Adi mengatakan pihaknya sangat menanti sikap tegas Jokowi sejak awal dilantik bersama Ma'aruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Sebab menurutnya, sejak awal dibentuknya kabinet Indonesia Maju, aroma kepentingan oligarki sudah tercium ditambah kepentingan partai politik begitu melekat daripada kepentingan rakyat dan negara.

"Sejak awal sudah terlihat kabinet yang dibentuk sangat jauh dari harapan rakyat. Di mana hanya kepentingan partai politik beserta oligarki yang diakomodir. Apalagi ditambahkannya wakil menteri dan sejumlah lembaga yang kami nilai sejak awal hanya membebani keuangan negara dan tidak memberikan keuntungan yang signifikan bagi pemasukan keuangan negara dan kinerja presiden," tuturnya.

Menurut pimpinan relawan Jokowi ini, di tengah krisis ekonomi saat ini, pemerintah seharusnya mengirit anggaran negara dengan tidak menambah jabatan publik dan membentuk lembaga terlalu banyak. Adi mencontohkan lembaga tersebut seperti staf khusus presiden, kantor staf presiden, dewan penasihat/pengawas dan juga wakil menteri Wamen. Menurutnya, akan lebih efektif dan efisien lembaga beserta jabatan publik tersebut dijadikan satu dengan kementerian yang diwakili oleh satu jabatan.

"Menurut kami krisis ekonomi saat ini tidak main-main. Bahkan presiden sendiri menyebut bahwa krisis yang dialami negara saat ini lebih parah dari krisis saat tahun 1998. Jadi, sebaiknya tidak hanya reshuffle, presiden juga harus merampingkan setiap jabatan dan bubarkan lembaga yang hanya menjadi beban," kata Adi.

Selain itu, ia juga meminta Presiden Jokowi untuk segera mengevaluasi Kementerian BUMN yang sejak dipimpin Erick Thohir muncul kegaduhan. Selain itu, Erick juga dinilainya telah melegalkan secara terbuka praktek KKN dan rangkap jabatan di perusahaan pelat merah. Menurutnya, jika hal tersebut didiamkan bisa membahayakan posisi BUMN sebagai benteng terakhir pembangunan ekonomi negara.

"Presiden juga harus segera panggil Erick Thohir dan lakukan evaluasi. Jangan sampai BUMN semakin merugi dan bangkrut," tuturnya.

Selain Kementerian BUMN, Kementerian Sosial yang dipimpin Juliari Batubara ikut disorot Baranusa terkait persoalan pendistribusian Bansos yang lamban dan tidak merata.

"Serta meminta presiden untuk menugaskan KPK dan BPK untuk mengaudit anggaran Bansos sebagai bagian dari transparansi," katanya.

Lebih lanjut, mengenai reshuffle serta perbaikan kondisi krisis ekonomi saat ini, ia juga meminta Jokowi untuk tidak sendirian. Pihaknya berharap Jokowi mengajak para tokoh ekonomi dari berbagai kalangan untuk berdiskusi termasuk para tokoh ekonomi yang kerap memberikan kritikan terhadap pemerintah.

"Sebelum melakukan perombakan demi perbaikan kondisi negara saat ini. Kita berharap presiden tidak mengabaikan elemen-elemen masyarakat beserta para tokoh ahli ekonomi dari berbagai kalangan termasuk kelompok buruh di dalamnya," pungkasnya.[]

Top