Terang Benderang, RUU Haluan Ideologi Pancasila Usul PDIP

Terang Benderang, RUU Haluan Ideologi Pancasila Usul PDIP
Ilustrasi/Net

KATTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak bisa mengelak lagi. Kabar bahwa banteng moncong putih pengusul Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) ternyata benar adanya.

Kabar bahwa RUU HIP usulan dari anggota DPR dari Fraksi PDIP disampaikan Wakil Ketua MPR Arsul Sani. Arsul mengungkap hal itu dalam program Dua Sisi TV One seperti dikutip KATTA, Jumat (26/6/2020). Arsul hadir bersama dengan pakar hukum dan tata negara Refly Harun sebagai pembicara.

Awalnya Refly Harun menyatakan sikap tidak setuju dengan RUU HIP. Menurut dia, Pancasila memiliki kemungkinan disalahgunakan oleh negara seperti di rezim Orde Lama dan Orde Baru,

"Kalau Pancasila itu dibajak oleh negara, dia bisa digunakan sebagai alat untuk memukul, bukan merangkul. Itu terjadi di era orde lama dan orde baru," ujar Refly Harun.

Kemudian presenter menanyakan kemungkinan negara bisa menjadikan Pancasila sebagai alat memukul jika RUU HIP disahkan menjadi undang-undang.

Refly Harun setuju. Ia mengatakan RUU HIP memberikan definisi dan tafsir terhadap Pancasila, dan jika tafsir Pancasila dimonopoli oleh negara dikhawatirkan menjadi alat penggebuk dan memisahkan.

Lantas, Refly Harun membeberkan Trisila maupun Ekasila dan ketuhanan yang berkebudayaan yang terdapat dalam RUU HIP sebenarnya merupakan catatan sejarah pada 1 Juni 1945 mengacu kepada pidato Presiden Pertama RI Soekarno.

"Makanya jika orang berbicara soal trisila, ekasila, ketuhanan yang berkebudayaan dan gotong royong, itu sebenarnya catatan sejarah 1 juni 1945, pidatonya Bung Karno yang lalu dibuat tim sembilan. Tim itu merumuskan Pancasila sebagaimana kita pahami saat ini, hanya sila 1 yang berubah pada 18 Agustus 1945," ujar Refly Harun.

Dimintai tanggapan, Arsul Sani mengatakan apa yang dikatakan oleh Refly Harun sudah ada dalam catatan Fraksi PPP dan sejumlah fraksi lainnya. Secara prinsip, sejumlah fraksi berpandangan sama dengan yang dituturkan Refly Harun.

"Bahwa kalaupun ada RUU, itu hanya diperlukan untuk mengatur, memberikan dasar pengaturan kelembagaan dalam level UU terhadap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan tupoksinya," ujar Arsul Sani.

Arsul sepaham dikatakan RUU HIP tidak bisa memuat tafsir dan pemahaman mengenai Pancasila. Sebab bisa memicu perdebatan yang berkepanjangan.

"Tidak bisa memuat tafsir dan pemahaman mengenai Pancasila. kalau ditarik lagi ke 1 Juni dan 18 Agustus, di antara itu kan ada Piagam Jakarta. Nanti orang berpikiran kenapa tidak ditarik ke situ (Piagam Jakarta). Lama kelamaan tidak selesai," ujar dia.

Arsul menegaskan dengan atau tanpa RUU HIP, Pancasila tetap kuat dan tidak akan melemah asalkan isi UU tersebut proporsional. Artinya, tidak boleh men-downgrade Pancasila dalam bentuk tafsir yang dinormakan.

"Apakah itu merupakan downgrade (Pancasila)?" tanya presenter.

Arsul Sani tidak menanggapi panjang lebar karena khawatir ada ketersinggungan. Yang pasti, imbuh Arsul Sani, pemunculan Trisila dan Ekasila merupakan kemunduran yang mestinya sudah selesai pada 18 Agustus 1945.

"Jika memang sudah selesai, mengapa tetap dimasukkan ke dalam draf?" tanya presenter lagi.

"Wah kalau itu mesti tanya yang usul dong," timpal Arsul Sani.

Refly penasaran dengan jawaban Arsul. "Yang usul kan DPR," katanya sambil tertawa.

"DPR kan (anggotanya) banyak, yang usul siapa nih?" presenter menimpali.

"Gini RUU itu kan usulan dari beberapa anggota DPR yang memang dari teman-teman fraksi PDI Perjuangan," jawab Arsul Sani gamblang.[]

Top